Warga asal NTT di Jakarta Demo Mabes Polri

Warga asal NTT di Jakarta Demo Mabes Polri

Mediasurya.com, JAKARTA – Sejumlah elemen organisasi masyarakat dan mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) Kamis (24/6) siang menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Umum Kepolisian Republik Indonesia Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Baca juga ; Terkait Liga III ETMC Agustus 2021, Gubernur NTT Orang Bijak

Sejumlah elemen terlibat dalam aksi demo antara lain Sentral Perjuangan Rakyat Lembata (Sparta), Aliansi Mahasiswa-Pemuda Lembata Jakarta (Amatata), Lingkar Mata, Ikatan Mahasiswa Sumba Jabodetabek (IMS-J), Himpunan Mahasiswa Nekmese Jakarta, Keluarga Besar Mahasiswa Pemuda-Lembata Jabodetabek (Kemada Baja), Angkatan Muda Adonara (AMA) Jakarta, Garda NTT, Himpunan Mahasiswa Lembata (HIMALE), dan lain-lain.



Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si membantu Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resort Lembata menuntaskan kasus proyek mangkrak pembangunan jembatan titian (jeti) dan fasilitas kuliner Pulau Siput Awololong dengan pagu anggaran senilai Rp 6.892.900.000 yang diduga telah merugikan keuangan negara.

“Proyek jeti apung Awololong saat ini sedang diproses hukum penyidik Polda NTT. Realisasi dana proyek mangkrak sudah mencapai 85 persen. Namun, fisik pekerjaan nihil. Pemenang lelang proyek ini adalah PT Bahana Krida Nusantara dengan nilai penawaran Rp 6.892.900.000. Nilai penawaran ini tertuang dalam kontrak No. PPK.22/Kontrak/Fisik-Awololong/X/2018,” ujar Koordinator Aliansi Rakjat Bersatu Lembata Jakarta Heribertus Tanatawa Purab, dalam keterangannya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (24/6).



Menurut Heri, koalisi juga meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Listyo Prabowo dan jajarannya ke NTT untuk membantu pihak penegak hukum memeriksa Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur. Langkah itu perlu dilakukan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT telah memberikan petunjuk agar Bupati Sunur diperiksa oleh penyidik Subdit 3 Tipidkor Dirreskrimsus Polda NTT.

Hal itu disampaikan oleh Hendrik Tip selaku JPU Kejati NTT kepada pihak Amppera Kupang, sebuah elemen yang selama ini mengadvokasi kasus proyek mangkrak Awololong, pada Mei 2021. Jaksa Hendrik Tip mengatakan banyak petunjuk kasus proyek mangkrak Awololong, di mana salah satunya ialah memeriksa Bupati Sunur.



“Proyek mangkrak Awololong dianggarkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018. Hingga saat ini kasus itu masih bolak balik dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik Polda NTT. Kasus dengan dugaan kerugian Negara sekitar Rp 1,4 miliar. Dari total anggaran Rp 6,8 miliar sudah kami laporkan sejak tahun 2019 di masa Kapolda NTT Pak Irjen Pol Hamidin,” lanjut Purab.

Menurutnya, desakan berbagai elemen masyarakat akhirnya penyidik Polda NTT menetapkan Silvester Samun, pejabat pembuat komitmen (PPK), Abraham Yehezkial Tsazaro selaku kontraktor dan Middo Arianto Boru, selaku konsultan perencana ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka sudah lebih dari satu orang. Artinya dugaan tindak pidana korupsi proyek Awololong dilakukan secara bersama-sama, bukan pelaku tunggal.



Choky Askar Ratulela dan Heri mengatakan, keduanya diterima Kompol Agus Priyanto NRP 65080749 dari Bagian Layanan Pengaduan, Analisis dan Evaluasi (Anev) Divisi Humas Mabes Polri untuk menanyakan nasib laporan terkait kasus Awololong yang diadukan sebelumnya. “Melalui disposisi Pak Agus, kami akan segera menghadap pihak-pihak terkait di Mabes Polri, apakah Propam atau Bareskrim,” ujar Heri.

Menurut Heri, melalui disposisi surat Nomor: 18/VI/2021/BAG ANEV tanggal 24 Juni 2021, menurut rencana pekan depan koalisi bersama pengacaranya bertemu pihak Mabes Polri, apakah di Propram atau Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk mendapat informasi sejauhmana laporan penanganan kasus Awololong yang pernah diadukan sebelumnya.

Baca juga ; Covid 19 Ancam Gagalkan Penyelenggaraan Eltari Memorial Cup.

Ada tiga poin penting laporan. Pertama, meminta Mabes Polri agar memberi atensi dan mengevaluasi jalannya dugaan Tipikor yang sedang ditangani Polda NTT dengan laporan polisi Nomor LP/A/213/V/Res. 3.3/2020/SPKT. Kedua, meminta Mabes Polri mendukung Aliansi Rakjat Lembata dalam menuntaskan tindak pidana korupsi melalui Polda NTT.

Ketiga, mendukung Polda NTT agar segera menyelesaikan dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek mangkrak Awololong, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Keempat, mengevaluasi penyidik Dirrkrimsus Polda NTT. “Kami juga meminta Mabes Polri melalui Polda NTT agar memeriksa Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur karena menurut Jaksa Penuntut Umum, Bupati Eliaser diduga menjadi biang kerok proyek mangkrak Awololong,” kata Choky.



Kapolri Perlu Serius

Petrus Bala Pattyona SH, MH dan Mathias Ladopurab, SH, MH, dua praktisi hukum asal Lembata awal Februari 2021 lalu juga mendesak Kapolri Listyo membantu Polda NTT menyelesaikan kasus proyek mangkrak Awololong tahun anggaran 2018. Selama hampir delapan tahun, banyak pula proyek mangkrak di Lembata namun proses penyelesaiannya gelap hingga saat ini.

Baca juga ; Warga Lembata Diaspora Minta Gubernur NTT Batalkan ETMC 2021

“Pak Kapolri Listyo perlu segera turun ke Lembata. Kasus Awololong sudah merugikan keuangan negara. Ada dua pihak sudah ditetapkan tersangka namun belum ada tanda-tanda lebih lanjut. Kami meminta Pak Kapolri Jendral Listyo memberikan atensi serius,” ujar Bala Pattyona di Jakarta, Minggu (28/2).

Keduanya berpendapat aparat penegak hukum lamban menuntaskan. Penanganan kasus ini oleh aparat hukum tidak profesional, sengaja mengulur-ulur waktu dengan tidak menetapkan tersangka dan otak utama. Padahal, proyek itu terang benderang dan telah merugikan keuangan negara. “Kami mohon kiranya Kapolri dan jajarannya membantu agar uang daerah tidak hilang sia-sia,” tambah Ladopurab.

Baca juga ; Aliansi Rakyat Bersatu Lembata Ungkap 41 Kasus, Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama DPRD Lembata

Bala Pattyona menambahkan, kasus Awololong terang benderang di mata publik Lembata dan NTT. Bukti fisik konstruksi proyek itu nihil namun realisasi keuangan sudah mencapai sebesar 85%. Hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum.

“Pak Kapolri perlu segera turun ke Lembata agar proses pengungkapan dan penyelesaiannya dapat diketahui publik sekaligus menyelamatkan keuangan negara. Jika itu tidak dilakukan maka potensi kerugian negara semakin besar,” kata Bala Pattyona.

Baca juga ; Di Lembata, Covid 19 Telah Rengut 10 Nyawa

Ket foto: Sejumlah elemen masyarakat asal Nusa Tenggara Timur Kamis (24/6) menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan meminta Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si membantu mengungkap kasus proyek mangkrak Awololong dengan pagu anggaran tahun 2018 senilai Rp 6.892.900.000. Anggaran yang dicairkan untuk proyek itu sudah mencapai 80 persen namun fisik proyek nihil.
Foto: Dok. Heri Tanatawa Purab & Choky Ratulela.
Contact person:
Heri Purab : (0822-1094-7773)

SEKERTARIS UMUM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA MELANTIK KETUA SPEE FLOTIM

Mediasurya.com, Adonara -Dalam Perjuangan Pergerakan buruh, FSPMl (Federasi Serikat Pekerja Metal lndonesia) Rabu,23 juni 2021 bertempat di Aula susteran St.Tresia Kanak kanak Yesus Purin Nara Waiwerang, Adonara Timur, Melakukan Konsolidasi dan pelantikan terhadap PUK(pengrus unit kerja) Serikat Pekerja Elektronik-Elektrik(SPEE) untuk wilayah Flores Timur .

Baca juga ; DIALOG BUDAYA MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL ADONARA FLOTIM

Formasih PUK(Pengurus Unit Kerja) SPEE Flores Timur antara lain : Ketua : Benediktus Dile Boli dengan tiga orang wakil, Sekertaris : Wilibrodus Wadong Raya juga dengan tiga orang wakilnya serta Bendahara : Bernadus Nadu Kolin, Terhitung mulai sejak dilantik resmi menjalankan Organisasi buruh di bumi Flores Timur .

“Setelah mendengar penjelasan baru saya memahami tentang persoalan perlindungan pekerja lewat sekian regulasi serta uu buruh itu sendiri, dan sungguh saya menyadari kelemahan pekerja jika tidak ada organisasi ini”, jelas beda kepada mediasurya.com usai pelantikan .

Baca juga ; Covid 19 Ancam Gagalkan Penyelenggaraan Eltari Memorial Cup.

Hal senada Martin Tokan salah seorang pekerja di waiwerang juga mengakui bahwa Federasi ini sungguh membuka ruang buat teman teman dalam menjalankan kegiatan rutinitas dengan tidak menepihkan Hak hak para pekerja di seluruh Nusantara ini .

FSPMl secara nasional tengah memperjuangkan Upah yang Layak,Penolakan outsourcing, penggunaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang sesuai UU dengan Perlindungan yang jelas, memperkuat fungsi Pengawasan ketenagakerjaan, Jaminan sosial (social security), Pemberlakuan hak hak dasar buruh (jam kerja,cuti,lembur,bonus,pesangon,dsb) melalui perjanjian kerja baru(PKB) yang berpihak pada buruh serta perlindungan terhadap buruh bila terjadi PHK(pemutusan hubungan kerja).

Menjaga Kebersihan Lingkungan Kodim 1624/Flotim Gelar Karya Bakti Bersih Pantai Taman Kota.

Mediasurya.com,Larantuka – Lingkungan menjadi bagian penting bagi mahluk hidup, terutama bagi manusia. Karena kelestarian alam lingkungan tergantung pada bagaimana kita memperlakukan alam itu sendiri.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi, keasrian dan kelestariannya.

Baca juga ; Pendisiplinan Prokes Di Pelabuhan Larantuka Terus Dilakukan Babinsa Koramil Larantuka Bersama Polres Flotim

Sebagaimana kegiatan yang digelar oleh Kodim 1624/Flotim dengan melaksanakan karya bakti pembersihan pesisir Pantai Taman Kota, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flotim. Pada Kamis (24/06/2021) Pukul 15:00 Wita.

Kegiatan karya bakti kali ini diikuti oleh 50 orang peserta dan dipimpin langsung Olah Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1624/Flotim, Mayor Inf Dedi Yudo Baskoro, Didampingi Pasi Ter Kodim 1624/Flotim, Kapten Inf Paulus Ibi Weking. Dengan melibatkan Personel Kodim 1624/Flotim, Anggota Koramil 1624-01/Larantuka, Polres Flotim, Staf Kelurahan Lokea, Masyarakat Kelurahan Lokea, Ibu Ibu Persit Kartika Candra Kirana Cabang XXII Kodim 1624/Flotim.



Kasdim, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran instansi terkait Polres Flotim dan Pemerintah Kelurahan Lokea yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan karya bakti di pesisir Pantai Taman Kota tersebut.

“Kegiatan karya bakti ini merupakan perintah atau instruksi dari Komando Atas yang harus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi secara bersinergi”, sebut Kasdim.



Karena dalam kondisi pandemi COVID-19, Kasdim tetap mengingatkan seluruh peserta karya bakti untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak lupa menjaga kebersihan dengan cuci tangan.

“Karya bakti ini melibatkan cukup banyak peserta, untuk itu kita tetap ingat tentang protokol kesehatan 3M”, kata Mayor Dedi




Dirinya juga menekankan bahwa dalam kegiatan karya bakti ini kita harus mampu menjadi contoh atau pelopor kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

“Pantai ini harus tetap terjaga bersih, sehat, aman, nyaman serta tentram bagi masyarakat penghuni di pesisir pantai ini, termasuk juga bagi yang mengunjunginya”, jelas Kasdim.

Untuk itu dirinya mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Baik itu lingkungan rumah, lingkungan di luar rumah, sungai maupun pantai. Terlebih pantai dimana pun di wilayah Taman Kota menjadi tempat wisata menarik yang banyak dikunjungi pengunjung. Tutupnya.

Terkait Liga III ETMC Agustus 2021, Gubernur NTT Orang Bijak


Terkait Liga III ETMC Agustus 2021, Gubernur NTT Orang Bijak

Mediasurya.com, JAKARTA – Justin L Wejak, admin Grup Ata Lembata, komunitas warga Lembata diaspora sedunia mengemukakan, ihwal apakah Kompetisi Liga III El Tari Memorial Cup (ETMC) tahun 2021 Agustus mendatang di Lembata dilaksanakan atau dibatalkan, tentu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Baca juga ; Covid 19 Ancam Gagalkan Penyelenggaraan Eltari Memorial Cup.

“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu orang bijak. Keduanya, akan memilih yang ‘terbaik’ atau dalam konteks Covid-19 yang ‘teraman’. Saat ini dunia sungguh tidak aman, tidak sehat gara-gara Covid-19,” kata Justin Wejak, dosen Kajian Asia di The University of Melbourne, Victoria, Australia, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Kamis (24/6).

Menurut Justin, dosen Etnografi Asia, beberapa tempat di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur masuk zona merah penyebaran Covid-19. Sementara itu fasilitas dan akses kesehatan khusus di NTT, apalagi di Lembata, jauh dari memadai. Ini fakta, bukan fiksi yang sengaja diada-adakan untuk menakut-nakuti publik untuk tujuan penolakan ETMC diadakan di Lembata Agustus 2021.



“Saya pikir akal sehat harus diberdayakan untuk memahami gejolak dan resiko kesehatan saat ini jika ETMC jadi dilaksanakan. Pandemi Covid-19 mesti menjadi pertimbangan utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunda pelaksanaan ETMC di Lewoleba Agustus mendatang,” lanjut Justin Wejak, akademisi asal kampung Baolangu/Lewokukung, Kecamatan Nubatukan.

Menurut lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores itu, belakangan virus korona varian baru muncul lagi.Varian baru itu sangat berbahaya dan berdampak fatal. Menganggap remeh terhadap virus korona dan virus varian baru adalah sebagian dari alasan orang mengabaikan usulan dan permintaan penundaan pelaksanaan turnamen tersebut.



“ETMC penting tapi ada hal lain yang jauh lebih penting saat ini yakni kesehatan, hidup-mati masyarakat. Semoga ini tidak diabaikan. Bupati Lembata selama masa Covid-19 memberi kesan seolah tidak peduli pada arahan Pemerintah Pusat terkait perjalanan dinas atau perjalanan atas nama dinas. Ada indikasi sikap masa bodoh, acuh tak acuh Bupati Lembata,” ujar Justin, co-editor buku Membangun Tanpa Sekat pada HUT ke-21 Otonomi Lembata tahun 2021.

Sikap Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur ini, kata kolumnis UCANews, media bebasis di Hongkong, terefleksi dalam upaya persuasifnya mendorong terlaksananya ETMC di Lembata tanpa terlihat secuil pun pertimbangan menunda ETMC. Padahal penyebaran Covid-19 di Lembata semakin memrihatikan.

Baca juga ; Warga Lembata Diaspora Minta Gubernur NTT Batalkan ETMC 2021

Anggota grup lainnya, Matias J Ladopurab, SH, MH meminta Pemerintah Provinsi NTT membatalkan ETMC tahun 2021 sembari menunggu situasi dan kondisi NTT dan Lembata kembali pulih, membaik. Pembatalan harus dilakukan mengingat sebagian warga masyarakat di Kecamatan Ile Ape, Ile Ape Timur, Omesuri, dan Buyasuri masih trauma dengan banjir bandang yang menerjang wilayah-wilayah itu pada akhir November 2020 dan 4 April 2021 dan memakan banyak warga meninggal dan kehilangan rumah serta harta benda.

“Sampai saat ini proses relokasi warga masyarakat Ile Ape dan Ile Ape Timur tidak jelas. Banyak warga korban masih tinggal di pondok-pondok, ditelantarkan Pemerintah Kabupaten Lembata. Bupati dan Wakil Bupati malah mondar mandir sana sini mencari dukungan penyelenggaraan Kompetisi Liga III ETMC. Saat ini Lembata tidak mampu menjadi menjadi tuan rumah di tengah sebagian masyarakat korban bencana masih susah dan tinggal di kebun-kebun warga tetangga,” tegas Ladopurab, praktisi hukum asal Lewotolok, Ile Ape.



Aggota grup lainnya, Alberto Geroda Atawolo menambahkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mempertimbangkan serius aspek kesehatan masyarakat menyusul pandemi Covid-19 melanda Indonesia setahun lebih dan munculnya varian baru virus korona yang sudah masuk negara ini. Kompetisi Liga III ETMC penting tetapi bisa ditunda tiga atau empat tahun mendatang karena kesehatan masyarakat adalah aspek mendasar.
“Dua wilayah di Lembata yaitu Ile Ape dan Kedang baru saja dilanda bencana hebat hingga mengundang simpati Presiden Jokowi mengunjungi korban dan meninjau langsung lokasi bencana di Desa Amakaka, Ile Ape. Paling urgen Pemerintah Provinsi NTT membantu warga dan daerah yang ditelantarkan selama hampir delapan tahun ini. Tahun ini Pak Gubernur NTT sudah berbaik hati membangun sedikit ruas jalan dari Mingar ke Penikenek dengan APBB NTT. Hal penting ini perlu dilakukan lagi karena selama ini Bupati sengaja lupa bangun,” kata Alberto, warga grup asal Lewuka, Wulandoni.

Foto:
1. Justin L Wejak
2. Matias J Ladopurab
3. Alberto Geroda Atawolo

Dalam Rangka HUT 75 Bayangkara, Polsek Nubatuka Bahkti Sosial Di Mushola Dharul Hasana Waijarang

Mediasurya.com, Lewoleba – Polres Lembata dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkari ke 75, melakukan kegiatan bahkti sosial oleh Polsek Nubatukn di mushola Dharul Hasana Waijarang (23/6/2021).

Baca juga ; Kapolres Lembata Rela Berjemur Bersama Massa Aksi Damai, Demi Menjaga Prokes Dan Keamanan.

Bakti Sosial meliputi pembersihan halaman mushola dan pengerjaan pagar mushola. dalam rangka Hari Bhayangkara Ke – 75 yang dilaksanakan Polres Lembata – Polsek Nubatukan.

Kapolsek Nubatukan IPDA Erlan Yayat Supriyatna dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini, sebagai bentuk kepedulian pihak kepolisian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ipda Erlan Yayat Suprayatna berharap agar masyarakat bisa, membantu kepolisian dalam Menjaga kamtibmas dan saling jaga pada masa pandemi covid 19.

Baca juga ;Covid 19 Ancam Gagalkan Penyelenggaraan Eltari Memorial Cup.

Kegiatan bahkti sosial dihadiri, Kades Waijarang BPK Wim Tedens jou, Kapolsek Nubatukan IPDA Erlan Yayat Supriyatna, Wakapolsek Nubatukan AIPTU Dominikus Doni, Babinpotmar Sertu M. Romahdon. Hadir pula Imam Mushola Pahlawan Ibi, Anggota Polsek Nubatukan, Para Bhabikamtibmas Kecamatan Nubatukan, Anggota linmas dan staf Desa Waijarang dan Warga Masyarakat Desa Waijarang.