Petrus Gero Pimpin Rapat Banggar, DPRD Pertanyakan Temuan BPK DI Dinas Perikanan Lembata

MEDIASURYA.COM,LEWOLEBA_Rapat badan anggaran DPRD Lembata bersama Pemerintah daerah membahas hasil audit BPK RI di ruang sidang utama gedung DPRD Lembata, di pimpin ketua DPRD Lembata Petrus Gero, S.Sos.

Pantauan media ini sejak, selasa 4/8/2020 hingga Kamis, 6/8/2020 banyak temuan BPK hasil audit yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang patut di tindaklanjuti untuk diselesaikan.

Baca juga ; https://www.mediasurya.com/2020/08/01/sunur-percayakan-gero-wakili-dpd-ii-golkar-lembata-di-musda-ke-v/

Hasil audit BPK menyebutkan sejumlah temuan diantaranya, ada kelebihan pembayaran perjalanan dinas di beberapa opd, lahan sekolah yang belum jadi aset daerah di dinas PKO, tunjangan komunikasi di DPRD, bill hotel yang telah tidak beroperasi dijadikan bukti, klaim BPJS ke RSUD Lewoleba yang kurang disetor ke kas daerah, pengadaan kapal torani tiga yang kemudian di PHK, dan sejumlah proyek lain yang mesti di tindaklanjuti pemerintah daerah.

Baca juga ; https://www.mediasurya.com/2020/07/09/masyarakat-lembata-minta-evaluasi-kawasan-hutan/

Anton Molan Leumara anggota DPRD Lembata fraksi Demokrat, untuk temuan di dinas perikanan meminta agar pemerintah mengambil sikap tegas agar kontraktor mengembalikan uang muka 30%yang telah dicairkan untuk pengadaan kapal tersebut.

Leumara menyebut proyek sejak tahun 2015 senilai 1,5 miliar itu kan di phk harusnya rekanan sudah ditindak karena rens waktu hingga saat ini sudah cukup lama.

Ini proyek gagal dan daerah dirugikan sehingga harus ditindak tegas, kontraktor tersebut harus di buka ke publik sehingga tidak lagi diberikan pekerjaan di lembata.

Sementara itu, Kristoforus Ricam anggota banggar dari partai Nasdem melihat, pihak dinas tidak serius dalam menangani Proses pengadaan kapal yang merugikan daerah tersebut.

Hal ini kemudian di timpali mantan camat Nubatukan, Begu ibrahim wakil ketua DPRD Lembata bahwa, sejak 2015 namun tidak di tindak seolah-olah ini kesengajaan yang dilakukan opd terutama PPK .

Begu menyebut, ada dugaan kebocoran di lambung kapal itu sudah ada sebelum di tiba di lembata.

Anggota DPRD dua periode dari fraksi Golkar, Petrus Bala wukak dalam rapat tersebut meminta pemerintah untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh atas kapal tersebut.

“kapal ini di buat di galangan atau bukan? Tanya Bala wukak. Lanjutnya kalau kapal ini resmi pastinya dokumen pendukungnya ada. Nah kalau surat kapal tidak ada tentu kita patut mempertanyakan.

Apakah kapal itu bekas atau mungkin juga bodong? Pemerintah harus segera tindak tegas kita tidak bisa di akalin kontraktor.

Menjawabi hal ini, sekretaris daerah Paskalis Ola Tapobali mengatakan, kapal tersebut masih ada di Lewoleba menunggu rekanan melakukan lelang untuk kemudian mengembalikan sisa uang yang telah dicairkan pemerintah.

Sebelumnya Muhamad Rempe, kadis perikanan dan kelautan Lembata mengatakan, alasan pihaknya menolak kapal berukuran 12 meter tersebut karena tidak di lengkapi surat uji kelayakan kapal.ms