MEDIASURYA.COM,LEWOLEBA_ Petrus Gero,S.Sos ketua DPRD Lembata, kepada media ini rumah jabatan pimpinan DPRD Lembata (22/8/2020), dikonfirmasi terkait hasil asistensi LKPJ APBD tahun 2019 mengatakan, catatan yang diberikan keuangan propinsi terhadap LKPJ APBD Lembata tahun anggaran 2019 pada umumnya baik namun demikian, keuangan mencatat ada tiga hal, yang patut mendapat perhatian.
Gero menjelaskan, ketiga hal tersebut adalah, konsistensi, legalitas, dan kebijakan. Dimana ketika hal ini saling bertalian dalam apbd. Dilihat dari sisi konsistensi, apbd Lembata tahun 2019, mulai dari perencanaan program, anggaran dan pelaksanaan menurut catatan keuangan propinsi, apbd Lembata, memiliki kesesuaian.
Sementara dari sisi legalitas, menurut sekretaris DPD II partai Golkar Lembata ini bahwa, LKPJ APBD Lembata tahun 2019, sesuai dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang, pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang, pertangungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran, pertangungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah.
Dari sisi Kebijakan, APBD 2019, kita diberi motivasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan target. Disisi lain kita juga di berikan semangat untuk membenah pendataan aset jika kita ingin mencapai opini wajar tanpa pengecualian dari BPK tahun anggaran, 2020-2021.
Ini asistensi umum tentang LKPJ APBD yang hadir adalah banggar dan TAPD (19/8/2020). Nantinya akan di lakukan asistensi teknis oleh Pemda Lembata. Selanjutnya dari hasil asistensi tersebut, dilakukan penyerasian sebelum dprd mengusulkan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai perda.
Ketua DPRD Lembata menjelaskan,saat ini kita juga tengah persiapkan KU PPAS untuk apbd murni 2021 juga perubahan APBD tahun 2020.
Hal senada disampaikan ketua fraksi partai Demokrat DPRD Lembata, Antonius Molan Leumara, bahwa ada beberapa poin catatan yang dapat ditangkap dari proses evaluasi Perda Pertanggungjawaban APBD 2019.
Leumara mengatakan, 90% catatan oleh keuangan provinsi, senada dengan pandangan umum fraksi-fraksi dewan pada paripuna yang lalu.
Tiga poin pokok perda Pertangungjawaban APBD adalah soal,Legalitas, konsistensi, dan kebijakan dimana, umumnya masih ada temuan yang sama bahkan, selalu berulang tahun.
Baca juga ; https://www.mediasurya.com/2020/07/13/dukung-pariwisata-warga-desa-dikesare-bangun-pelita/
LHP BPK tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan, laporan keuangan dan temuan administrasi masih juga terdapat catatan yang hampir sama setiap tahun. Butuh keseriusan Pemda untuk keluar dari catatan yang sama itu.
Menurut Leumara, pada saat asistensi tersebut keuangan propinsi meminta,DPRD mengawal Pemda dalam hal tindak lanjut rekomendasi BPK baik fisik, hukum maupun administrasi. Namun demikian, DPRD juga diminta, memberi dukungan terhadap anggaran dalam hal, upaya meminimalisir, bahkan menghilangkan temuan yang sama maupun temuan baru menuju cita2 bersama yakni WTP di 2021 (RPJMD tahun ke-4).(mediasurya.com)
levofloxacin 250mg usa levofloxacin buy online