Mediasurya.com, Adonara – Merasa dinas PKO Flotim ingkar janji dan persulit penerimaan tunjangan sertifikasi, sejumlah guru di Adonara angkat bicara terkait dugaan dinas PKO yang ingkar janji dan persulit para guru untuk menerima tambahan penghasilan yang diberikan oleh negara. Para guru pertanyakan siapa makan uang sertifikasi guru?
Baca juga ; KEBUDAYAAN LAMAHOLOT ADONARA DIJADIKAN IKON PARIWISATA NASIONAL #Baca sampai akhir
Dalam surat keputusan Mentri pendidikan Nasional tahun 2011 terdapat nama 147 guru di kabupaten Flores timur yang diberikan tambahan penghasilan melalui tunjangan sertifikasi namun, ada dugaan kepala dinas Bernadus beda Keda kala itu tidak memberikan secara utuh SK bagi para guru tersebut.
Lukas Lagan salah satu guru yang namanya juga tertera sebagai penerima sertifiksi kepada media ini ( 14/6/2021) di kediamannya mengkisahkan bahwa, dirinya salah satu guru dari 15 orang guru yang dipersulit dalam penerimaan tunjangan sertifikasi.
Baca juga ; “Ama Kakku” Gelar Konser Amal di pasar Koli Karawutun Adonara.
#baca sampai akhir
“Nama kami ada dalam SK yang diberikan untuk 147 guru penerima tunjangan sertifikasi tetapi, dinas PKO selalu punya alasan dan berbagai dalil yang disampaikan kepada kami para guru. Kami tidak tahu alasan pasti namun, ketika ada tatap muka antara para guru yang namanya terterah pada sk dengan kepala Dinas PKO kala itu (Bernadus Beda Keda) beliau sampaikan bahwa akan segera mengurus pembayarannya secepatnya” cerita Lukas Lagan mengulang apa yang disampaikan kadis PKO kala itu.
Lukas lagan mengatakan “pihaknya telah menempuh berbagai upaya komunikasih dengan kepala Dinas PKO di Larantuka tetapi hasilnya memang sikap dinas sangat-sangat mengecewakan dan yang lebih menyakitkan kami adalah ketika kami datang kehadapan pak kadis ini selalu dipersulit dengan menanyakan SK, sementara SK kami justru Dinas PKO sendiri yang tidak mau memberikannya kepada kami; tapi hanya surat rekomendasi saja dari kepala dinas lalu kami disuruh menghadap bagian keuangan untuk ambil uangnya, sementara yang lain tidak dipersulit dalam urusan ini “, kisah Lukas lagan sedih .
” SK ini kan dari Mendiknas tapi kenapa kami hanya siberikan surat rekomendasinya saja….”tanya Luks.
Baca juga ; Dirut BOP Labuan Bajo Shana Fatima ; “Budaya Adonara Menarik di Kembangkan Untuk Tujuan Wisata”
#baca sampai akhir.
Di tempat lain Bernard Demon Koda mengulang kisah dalam ceritanya kepada media ini bahwa ” Saya pernah menyampaikan masalah kami guru guru di Flores Timur kepada Ombudsman di Kupang, dan penjelasan ombudaman bahwa dana Sertifikasi Guru ini diberikan oleh Pemerintah RI kepada para Guru yang layak berhak mendapatkan Dana Sertifilasi ini karena Kompetenainya sesuai dengan syarat dan ketentuannya , seperti amanat UU Guru dan Dosen sesuai kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),dengan jumlah jam mengajar yang disyaratkan, namun faktanya masih ada teman Guru malah disampaikan jam mengarnya tidak ada atau ” O jam”, hal demikian itu adalah sangat sangat mengecewakan, karena kami sudah menjalankan Tugas kami untuk mengajar mencapai puluhan ribu jam mengajar, berdiri di depan kelas.
Kelompok guru yang sempat mengajukan gugatan mereka via Penasihat Hukum dari Kupang ini belum juga mendapat kepastian hukum dari Polres Flores Timur.
Perwakilan para guru sebanyak 6 orang ini mendatangi Polres Flores Timur yang didampingi Penasihat Hukum Alexander Frenkly Tungga,SH
Baca juga; Pemerintah Pusat Kucurkan 15.4 Miliar Bangun Talud Pengaman Pantai Di Flotim.
#baca sampai akhir.
Sementara itu menurut Advokat Matheus Mamun Sare,SH bahwa ” Seharusnya Para Guru menggugat Presiden kemudian Mentri Pendidikan Nasional lalu kepada Pemda Flotim dalam hal ini Bupati dan kepada Kepala Dinas PKO sebagai tergugat l . Dan karena ada barang bukti SK Mendiknas. ini di sebut wanprestasi atau Pemerintah Ingkar janji atas Dana Sergu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, urai mamun sare via seluler genggamnya.
Menurut Mamun Sare atas kasus dana Guru di Flores Timur ini akan tetap menjadi komoditi Pemda Flotim karena Tatah kelola pemerintahannya yang kurang bagus dan amburadul mulai dari Bupati, Polres Flotim,Kejari Larantuka,Ketua Pengadilan, hingga Birokrasih Flores Timur Tidak akan memberikan apa yang menjadi milik dari pemilik Kadaulatan di Negeri ini. Dengan perilaku para pejabat berselingkuh Hukum seperti yang kisahkan beberapa Guru tadi maka saya sudah menduga bahwa Pemda Flotim dalam hal ini Kepala Dinas PKO sudah ingkar janji, mereka dengan tahu dan mau untuk mengingkari SK Mendiknas ini agar pemenuhan kebutuhan mereka secara individu dapat tercapai . Teus kembali menekankan bahwa semestinya para Guru menggugat Kadis PKO Flores Timur dengan delik wanPrestasi atau ingkar janji .penulis ; bernad naragere.
PATUT saya TEGASKAN bahwa dugaan Tata Kelolah PEMERINTAHAN FLORES TIMUR yang BOBROK baik itu terhadap PEMERINTAH FLORES TIMUR, KEPOLISIAN RESOR FLORES TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR dan PENGADILAN NEGERI LARANTUKA, yang dimaksud bukan KETUA PN LARANTUKA, KAJARI FLOTIM dan KAPOLRES FLOTIM, didalamnya diduga ADA OKNUM2 PEJABAT yang TAK BERMORAL dan TAK BERHATI NURANI dalam HAL PENEGAKAN HUKUM, disebabkan diduga kuat BERSELINGKUH HUKUM dengan OKNUM2 ELIT POLITIK FLORES TIMUR selama ini HANYA FORMALITAS SEMATA, akhirnya MEMPERDAYA RAKYAT FLORES TIMUR akan HAK HUKUMNYA yang DILINDUNGI dan DIJAMAIN oleh NEGARA RI melalui UU.
Bahwa menurut Hukum apabila ada Oknum2 tersebut yang diduga MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap RAKYAT, maka PIMPINAN dalam INSTANSI dan INSTITUS dimaksud WAJIB BERTANGGUNGJAWAB baik secara MORIL maupun MORAL. Bahwa oleh sebab itu, yang saya maksud BUKAN terhadap KETUA PN Larantuka atau lainnya, sehingga MOHON DIRALAT oleh PEMRED dan WARTAWAN dimaksud, terima kasih.
I’m still learning from you, while I’m improving myself. I absolutely liked reading all that is written on your site.Keep the aarticles coming. I liked it!
Wonderful work! That is the kind of info that should be shared across the web. Shame on Google for not positioning this publish upper! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)