Lembata Siap Gelar Pilkades Serentak

Mediasurya.com, Lewoleba – Mengambil tempat di pelataran Kantor Dinas PMD Lembata, rapat koordinasi bidang pengendalian data, informasi, logistik dan teknis penyelenggaraan Pilkades serentak yang dihadiri unsur OPD terkait bersama KPUD Lembata digelar (14/7/2021). Baca juga ; Pemberlakuan Jam Malam Dan Sidang Di Tempat Jika, Ada Yang Melanggar PPKM Mikro Di Lembata

Panitia kabupaten untuk Pilkades serentak 144 desa (seluruh desa) 9 Kecamatan menggelar rapat, menindaklanjuti keputusan Bupati Lembata nomor 454/2021 tentang tahapan dan jadwal pilkades serentak tahun 2021 di Kabupaten Lembata.

Ketua bidang I panitia Pilkades serentak, Said Kopong, kepada awak media menjelaskan, bidang 1 dengan tugas pengendalian data, informasi, logistik dan teknis penyelenggaraan sangat berperan penting.

“Ini merupakan rapat lanjutan dari rapat perdana 8 Juli lalu. Agenda rapat saat ini tentang penajaman tugas bidang 1, pembahasan sosialisasi, kemudian strategi pemutakhiran data pemilih khususnya di wilayah Kec. Ile Ape dan Kec. Ile Ape Timur yang terdampak badai Seroja serta menyamakan persepsi tentang mekanisme penyelesaian sengketa”.

“Tadi juga disampaikan agar semua personil bidang 1 bekali diri dengan regulasi diantaranya Permendagri 65/2017, Perda Kab. Lembata 1/2018 dan Perbup Lembata 65/2018”.

“Kami juga mengapresasi dukungan KPUD Lembata terhadap Pemkab dalam penyiapan dokumen DPT pemilu terakhir dan daftar pemilih berkelanjutan sebagai data awal yang nanti akan dipadukan dengan DP4 dukcapil” terangnya.

Sementara itu Plt. Kadis Dukcapil Lembata, Siprianus Suya,menjelaskan “Terkait daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4), Dukcapil Lembata tidak diberi akses oleh Kemendagri terhadap data by name by adress. Namun berkaitan dengan Pilkades serentak, kami telah menyurati Dirjen Dukcapil Kemendagri dimana masih berproses untuk memberikan akses. Paling lambat tanggal 25 Juli diharapkan data dimaksud sudah diserahkan oleh pihak Kemendagri kepada kita”.

“Untuk jumlah penduduk Lembata keadaan 31 Desember 2020 sendiri sebanyak 139.889 jiwa dimana penduduk laki-laki ada 67.922 jiwa dan wanita ada 71.967 jiwa. Sementara untuk data perekaman E-KTP, yang sudah merekam ada 86.950 jiwa sedangkan yang belum itu ada 52.347 jiwa” ujarnya. Baca juga ; PPKM Mikro Langkah Pemda Lembata, Meminimalisir Penyebaran Covid 19

Berdasarkan keputusan Bupati Lembata nomor 454/2021 tentang tahapan dan jadwal pilkades serentak tahun 2021, Tahapan antara lain ;
Waktu Pelaksanaan, Bentuk panitia pemilihan dan pengawas Desa 29 Juli – 7 Agustus, Bimtek Panitia Pemilihan, 11-13 Agustus, Pengumuman DPS, 2-4 September, Pengumuman Pemilih Tambahan, 5-7 September, Pengumuman DPT, 11-13 September, Pengumuman Pendaftaran Bacalon, 11-13 September, Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan, 4 Oktober, Masukan Masyarakat, 5-7 Oktober, Pengundian nomor urut Calon bagi Desa memenuhi Syarat, 13 Oktober, Pengundian nomor urut Calon bagi Desa yang lakukan penjaringan ulang, 29 Oktober, Masa Kampanye, 2-4 November, Masa Tenang, 5-7 November, Pemungutan, Perhitungan Suara dan Penetapan, 8 November, Pengajuan Keberatan terhadap penetapan hasil, 9 November, Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kades, 19 November-18 Desember, Pelantikan Kades, 28 Desember. Baca juga ; Wujudkan Flotim Sehat, Kodim 1624/Flotim Kembali Melaksanakan Serbuan Vaksinasi Covid 19 Secara Massal.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lembata, Kedang Paulus, selaku koordinator bidang 1 panita Pilkades harapkan dukungan semua anggota dalam koordinasi dan pengendalian teknis Pilkades sejak tahap perencanaan kegiatan.

“Saya minta dukungan dan kerjasama serta mekanisme yang jelas termasuk dalam proses penanganan permasalahan. Saya minta kita semua bekerjasama, sama-sama bekerja, bekerja iklas, bekerja cerdas dan bekerja dengan tuntas meski ditengah pandemi Covid”. Baca juga ; Babinsa Koramil 03/Lewoleba Kawal Kegiatan Serbuan Vaksinasi Covid 19, Di Aula Kantor Camat.

Ditegaskannya pula perlu sosialisasi yang intens sehingga sama persepsi terhadap regulasi pelaksanaan Pilkades agar tidak multitafsir