Wakil Bupati Lembata Minta Semua OPD Sesuaikan Regulasi Dan Samakan Persepsi Tentang Penguatan Jaring Pengaman Sosial.

Mediasurya.com,Lewoleba _ PLT Bupati Lembata, Dr.Thomas Ola Langoday meminta Seluruh OPD segera menyesuaikan regulasi serta menyatukan persepsi dalam upaya penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Baca juga ; 126 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Lembata telah tersentuh program Pamsimas

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja PLT Bupati kabupaten Lembata bersama sejumlah Kepala OPD di ruang rapat Bupati, Jumad (13/8/2021

Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan ekonomi merupakan program yang digulir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur tetapi hibgga kini program tersebut belum berjalan optimal.

Kondisi ini salah satunya disebabkan perbedaan persepsi sejumlah SKPD, dalam menerjemahkan program Jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, dengan menggunakan anggaran yang disediakan di OPD masing-masing. Baca juga ; Plt. Kadis PMD Lembata Mundur Dari Jabatan, Sebastian Edo ; “Sebagai ASN Paskalis Jangan Di Berikan Pedang Politik”

Di dalam rapat kerja tentang Penanganan Pemulihan ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial akibat Pandemi Covid-19 itu, seluruh OPD diminta memaparkan anggaran dan Program kerja yang dapat didukung dari Biaya Tidak Tetap (BTT) maupun dari DPA OPD.

Namun diketahui tidak semua OPD menerjemahkan program pemulihan ekonomi dan JP sosial itu dengan baik. Penyerapan anggaran pun berjalan di tempat.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lembata, Mahmud Rempe dalam rapat kerja itu menjelaskan, dirinya bingung menetapkan anggaran dan program bagi pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi warga.

Untuk sementara, pagu yang disampaikan untuk pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial Nasional kami tidak muncul. Hanya ada program lain mirip dengan itu,” ujar Mahmud Rempe.

Menurut Rempe, Sampai hari ini OPD yang dipimpinnya itu belum bisa menyerap anggaran pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Dikatakan, pada tahun 2020, ada anggaran BT yang dapat dipergunakan untuk urusan penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Kalau tahun ini tidak ada. Karena itu untuk pemulihan ekonomi Nasional tahun ini tidak ada. Barangkali ada masukan buat kami,” ujar Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lembata, Mahmud Rempe.

Sementara itu PLT Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday mengatakan, rapat kerja berhasil mengidentifikasi perbedaan persepsi, namun mulai menemukan titik terang berkaitan program pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial akibat pandemi Covid-19. Baca juga ; Sekretaris Golkar Lembata Petrus Bala Wukak ; “Sekda Tidak Tahu Terimakasih, Petrus Atawolo Punya Prestasi Apa?”

“Segera di sesuaikan agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda lagi. Kemudian angka-angkanya juga disesuaikan lagi baik itu melalui BTT maupun yang ada di DPA. Agar tidak terkesan, kita punya dana besar tetapi realisasi kecil,” ujar PLT Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday