LBH SIKAP AKAN MELAPORKAN DUGAAN PUNGLI YANG DILAKUKAN PADA KEGIATAN EKSPLORASI BUDAYA DAN MEMINTA DPRD UNTUK SURATI SATGAS.

Mediasurya.com,Lewoleba_ Kegiatan Eksplorasi Budaya yang di inisiasi Oleh Pemda Lembata oleh sebagai pihak terkesan di paksakan, hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya seminggu terakhir Publik Lembata di buat gaduh akibat Kegiatan yang menelan anggaran 2,5 Mliar tersebut. Baca juga ; Bongkar Pasang APBD Lembata 2022, Antara Bupati Dan Sekda Mungkinkah Ada Yang Berkhianat Pada Rakyat?

Kegiatan Eksplorasi Budaya, (Sare Dame) yang manfaatkan anggaran APBD Lembata, diinformasikan juga terjadi pungut memungut uang diantara dari satuan pendidikan atau sekolah oleh pihak dinas pendidikan Lembata, dan di desa oleh pihak kecamatan hal ini dianggap sebagai tindakan tidak beretika dan melawan hukum.

Kabid. Advokasi LBH SIKAP Lembata, Rafael Ama Raya S.H.,M.H Menyatakan, Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kab. Lembata ini memang penuh dengan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN), kita tidak boleh biarkan Penjahat-penjahat Pencuri Uang Rakyat hidup di Bumi Lembata. Baca juga; Rekonsiliasi Dengan Alam, Bupati Lembata Bersama Alumni Ammapai Kupang Tanam Pohon Keliling Gunung Ile Ape

Perlu untuk diketahui bahwa Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas dari Bumi Nusantara terkhusus di Lembata.

Ama Raya menilai Pemda Lembata sedang melawan Keputusan Pemerintah Pusat, sebab Presiden R.I saat ni sedang konsentrasi memberantas Pungutan liar melalui Peraturan Presiden Nomor : 87 Tahun 2016. Baca juga ; Ama Raya ; “Kita Minta Polda Dan Kejati NTT Bantu Awasi Pemanfaatan Dana Explorasi Budaya Lembata Yang Bersumber Dari APBD”

Senada dengan Ama Raya, Kabid. Study Kebijakan Publik, Gaspar Sio Apelaby, S.H, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang kumpulkan bukti-bukti untuk sesegera mungkin diberikan kepada Satgas Pungli baik melalui Polres atau Melalui Kejari Lembata, sebab jika kita biarkan maka Semakin hancur Management di Daerah ini, Rakyat semakin susah.

Gaspar Sio, menambahkan, DPRD Kab. Lembata sebaiknya sesegera Surati APH agar sesegera di Panggil pihak Pemda, kan DPRD punya Kuasa yang di Jamin Undang-undang untuk Berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah apapun, gunakan Kuasa yang ada, tutupnya