Analisis Birokrasi dan Ekses Psikologis Terkiait Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

Opini
Oleh ; Jhon Botoor
Analisis Birokrasi dan Ekses Psikologis terkiait Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

Kebijakan pemerintah pusat dalam memangkas jabatan struktural eselon III dan IV dengan target maksimal pada tahun 2020 sudah selesai, praktis menuai beragam argumentasi dan tanggapan.

Ada sebagian yang pro dan juga ada yang kontra terkait kebijakan pemerintah tersebut. Barisan yang pro akan kebijakan tersebut, berpikir realistis terkait pentingnya birokrasi slim dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat dan signifikan.

Birokrasi sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang ramping dan memiliki skills yang handal, dalam arti tidak kaya struktur dengan pergerakan yang cepat serta terukur dalam pencapaian target kinerja.

Sementara itu bagi kelompok atau golongan yang kontra atas kebijakan tersebut lebih melihat pada aspek efektivitas dari kebijakan penyetaraan tersebut. Muncul pertanyaan apakah kebijakan dimaksud dapat berjalan dengan mulis? dan bukankah peta Sumber Daya Manusia Aparatur Negara masih dengan tantangan yang semakin kompleks?.

Penyetaraan dari Jabatan struktural ke jabatan fungsional dengan titik penekanan pada skills atau keahlian tanpa strategi pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara secara terstruktur dipastikan akan menghasilkan output yang masih jauh dari harapan.

Terlepas dari pro dan kontra atas kebijakan penyetaraan tersebut ada hak yang sangat penting untuk diketahui bahwa, ekses psikologis kebijakan tersebut bagi Aparatur Sipil Negara seperti, pejabat struktural yang terlanjur menikmati posisinya atau bagi pelaksana yang mempunyai asa untuk menduduki sebuah jabatan struktural yang lebih tinggi. Jabatan struktural itu sendiri masih dimaknai sebagai, peluang karier yang diinginkan oleh setiap ASN karena, memiliki domain kekuasaan walau pada level yang sangat rendah.

Ekses Psikologis,
Kebijakan penyetaraan dari Struktural ke jabatan Fungsional praktis menyisakan ekses psikologis bagi setiap Aparatur Sipil Negara seperti, lahirnya sikap pesimisme dalam diri setiap ASN dalam merespon kebijakan dimaksud, yang pada ahkirnya melahirkan iklim bahtin ASN yang kurang antusias bahkan skeptis dalam memilih jabatan fungsional. Apakah semua ASN yang tidak memiliki keahlian/skills dipaksa untuk selanjutnya dialihkan ke jabatan fungsional berbasis keahlian? dari sisi manajemen SDM hal itu sangat berisiko. Jabatan fungsional lebih ditekankan pada keinginan yang menurutnya yang paling pantas dan layak itu dimana, dengan dilatari keilmuan yang dimiliki.
Rasa pesimis dari setiap AsN secara psikologis adalah gambaran terhadap ketidakyakinan atas fakta yang ada, karena ada semacam ruang dalam kesadaran kolektip bahwa penyetaraan jabatan tersebut adalah terpaksa diikuti karena tidak ada pilihan dengan modal kepercayaan diri yang kurang.

Penyetaraan Jabatan struktural ke Jabatan fungsional perlu ditelaah dan dilakukan dengan hati-hati serta membutuhkan kajian yang mendalam sehingga tidak terkesan sekedar ramping (minim struktur) .