Paul Dolu, ;”Terkait Surat Undangan Pemda Lembata Dan Mutasi Jabatan Fungsional Jangan Bawa Penjabat Bupati ke Dalam Pencobaan”

Pada alinea pertama tertulis berdasarkan keputusan Bupati nomor…….tahun 2022 tentang pengangkatan dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Hencoz Keraf kepada media ini (31/5/2022) mengatakan, Surat ini tidak diparaf oleh 3 pejabat, khususnya pejabat yang paraf tutup, Lebih parahnya dan aneh, surat seakan tanpa pendasaran lalu tidak diparaf, tapi pejabat tidak dikasih sanksi.

Coba cek masalah yang di hadapi kepada badan keuangan daerah, Christianus Rimbaraya. Itu dipersoalkan bahkan sampai Non Job, Mau jadi apa lagi kalau seperti ini, tegas hengcoz.

Dikatakan orang muda Lembata ini bahwa, ini pola lama yang biasa dipakai, mengangkat pejabat tanpa dasar yang jelas misalnya nomor surat bupati saja tdk ada atau yang mana? Sehingga seringkali bisa bermasalah. Dan dalam hal ini kinerja pejabat yang kurang pas dan menuai masalah. Nanti tidak lama kemudian diganti lagi begitu terus karena dasar pengangkatan tak kredibel. Itulah menyumbang poin rendah bagi pembangunan di Lembata selama ini.

Hencoz mengatakan persoalan yang berulang ini menunjukan kepada publik Lembata bahwa, kinerja sekda juga dipertanyakan. Tidak ada Paraf pejabat dibawah dan ini hal yang sama yang dialami kepala BKAD dan diberi sanksi tegas.

Sementara itu Paulus Makarius Dolu anggota Fraksi Gerindra kepada media ini (31/5/2022) menyesalkan langkah Pemda lembata yang terkesan gegabah dalam pelantikan pejabat fungsional (30/5/2022) lalu.

Penjabat bupati ini baru datang satu Minggu terus ambil langkah mutasi, ini ada apa tanya Makarius.

Masa dalam undangan pelantikan pejabat dari adminstrasi ke fungsional kok ada dari fungsional ke fungsional atau ada yang pelaksana ke fungsional? Diperparah surat undangan pada aline pertama tanpa pendasaran nomor keputusan Bupati? Apalagi saat bupati berada di luar daerah.

“Saya minta jangan ada yang bawa penjabat bupati kedalam api pencobaan” ujar Dolu.

Paul mengatakan, Mutasi ini kan pengangkatan dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, semoga Pak Penjabat bupati tidak dibawah masuk dalam pencobaan. Jika terjadi Polemik itu artinya Pak Penjabat masuk dalam gerakan pencobaan karena mutasi yang dilakukan tidak sesuai.

Dolu mencontohkan Misalnya, ada yang dari Jabatan Fungsional ke jabatan fungsional. Karena pada tanggal 31 Desember 2021 ada pelantikan Jabatan fungsional Tertentu dan ASN yang sudah dalam jabatan fungsional itu kemudian diangkat lagi dalam jabatan fungsional, maka itu artinya tidak lagi sesuai dengan tujuan mutasi yakni dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsioal.