Mediasurya.com || Menjaga Kesejatraan Keragaman Hayati dan kelestarian Bumi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Beragam kisah sukses dalam tingkat tapak menjadi bukti bahwa kerja sama bisa menghasilkan.
Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) memberi ruang pada kehadiran organisasi non-pemerintah untuk terlibat aktif, menghadiri sesi, dan bertukar pandangan dengan peserta lain, termasuk delegasi, pada setiap agenda pertemuan formal tahunan.
UNFCCC menggarisbawahi kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM), koalisi masyarakat sipil, hingga kelompok masyarakat adat dan lokal penting untuk mendukung proses berbagi pengalaman, keahlian, wawasan, dan bahkan pendekatan baru sebagai tindak lanjut atas implementasi upaya penanggulangan krisis iklim yang inklusif dan kolaboratif. Oleh karenanya, keterlibatan Non-Party Stakeholders (NPS) termuat dalam Lima-Paris Action Agenda dalam Conference of Parties ke-20 (COP20)
Guna membahas mengenai inisiatif yang bisa menginspirasi aksi bersama menanggulangi masalah iklim, LSM yang tergabung dalam Sekber Bapelitbangda lembata, Yayasan, Barakat.bersama Koalisi Adaptasi, Yaspensel Bersama kehati dan Krkp ayo Indonesia Ayu Tani mandiri yang tergabung dalam Koalisi pangan baik serta beberapa lsm lain yang bekerja di wilayah flores Lembata bekerja sama mengadakan rapat bedah program bertema “Inclusive and Collaborative Climate Actions yang berlangsung di lembata dan secara offline pada Senin (4/july/2022).
Rapat Koordinasi ini mencerminkan semangat kolaborasi untuk menyelamatkan bumi dengan seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat, yang meliputi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, swasta pemuda dan akademisi adalah mitra pemerintah untuk mencapai komitmen iklim yang transparan, adil, dan inklusif.
Acara ini penting bagi masa depan flores lembata serta Indonesia dan, tentu saja, Bumi tempat kita tinggal saat ini. Menurut Trias Utomo Dan Trisa Dari yayasan HIVoS , kita semua memiliki kesempatan dan peran untuk menangani perubahan iklim. Bekerja sama memastikan keberlanjutan Planet Bumi akan membawa dampak yang lebih besar bagi semua orang, terutama bagi generasi masa depan kita.
Trias menjelaskan, aksi untuk menyelamatkan bumi tak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen iklim yang sama lewat beberapa dokumen kebijakan terkait iklim. Misalnya NDC (Nationally Determined Contribution), LTS-LCCR 2050 (Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development), FoLU (Forest and Land Use) Net Sink 2030, serta LCDI (Low Carbon Development Indonesia).
Tantangan terbesar adalah bagaimana menjalankan kebijakan iklim tersebut dengan efektif. “Kalau melihat kondisi NTT , masalah yang paling penting adalah implementasi dari komitmen tersebut,” kata kata Trias . Misalnya kita tahu jika kawasan konservasi atau pulau-pulau kecil dilarang ditambang. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah lokal, bahkan dengan aktor non-negara dan tata kelola yang lebih baik adalah kunci untuk memastikan kondisi yang memungkinkan untuk tindakan iklim yang nyata.
Masyarakat harus diajak dalam membuat peraturan dan turut serta dalam perlindungan lingkungan. Peluang ini diperbolehkan dalam undang-undang lingkungan dan Paris Agreement. “Pemerintah tidak punya pegawai yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, karena itu masyarakat harus dilibatkan dalam penanganan perubahan iklim. Bahkan dalam Paris Agreement, jelas diakui partisipasi masyarakat dalam NDC. “Maka pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bahu membahu jika mau mewujudkan komitmen,” ujarnya.
Pernyataan Trias tersebut diamini oleh Petrus Pulang dan Benediktus Bedil serta beberapa Perwakilan Lsm yang hadir .Direktur Yaspensel menjelaskan bahwa , kita perlu segera bergandengan tangan karena dasawarsa ini sangat menentukan masa depan kita dan anak-anak dan generasi muda kita. Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta dalam menangani krisis iklim perlu menjadi norma kehidupan. “Pemerintah daerah, masyarakat, bisa ikut membantu bersama-sama mencapai target pembangunan iklim,” kata Rm. Benyamin .
Terkait tata kelola yang baik, hal itu harus disusun secara rapi sejak dari perencanaan kebijakan yang konsisten, terkoordinasi, dan bertingkat. Maka, identifikasi apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan, serta fokus pada solusi yang efektif, adil, berkelanjutan, dan tanggap terhadap iklim menjadi penting. Sehingga kebijakan bisa membuka peluang bagi aktor non-negara untuk terlibat, seperti masyarakat adat, anak muda, serta kalangan bisnis. “Semua pihak harus bekerja sama, mewujudkannya ” ujar Romo Benya .
Pemerintah lokal menjadi kunci bagaimana kolaborasi ini bisa tersebar ke banyak daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab, pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan kerap menjadi pihak pertama yang menerima dan merespons dampak perubahan iklim pada skala lokal. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Lembata dan Flores Timur . Kabupaten itu sudah mulai memasukkan perspektif iklim dalam rencana pembangunan maupun penganggaran sejak 2023 -2026.
Hal ini Juga menurut Amran Yaspensel pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat mencapai target-target perubahan iklim. “Pemerintah lokal bisa menciptakan peluang kerja sama yang kolaboratif dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” kata Amran .
Peluang ini dibuka dengan menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum partisipatif yang melibatkan masyarakat adat, perempuan, akademisi, forum masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor swasta. “Kami juga membuat sistem penganggaran agar mendukung lingkungan, 10 persen APBD dialokasikan untuk lingkungan,” kata dia.
Kerja lingkungan ini juga dikolaborasikan dengan daerah lain. Salah satunya melalui gagasan Green Climate Fund, pendanaan untuk usaha yang ramah lingkungan dalam pertanian. Dengan kolaborasi multipihak, industri pertanian berbasis masyarakat dan memiliki nilai tambah diharapkan menjadi tulang punggung pertanian. Sehingga masyarakat bisa beradaptasi dan melakukan mitigasi perubahan iklim.
Peran serta masyarakat adat dalam upaya ini juga tidak bisa dikesampingkan. Menurut Trisa , dalam konteks masyarakat adat lembata dan floresta serta Ntt perlu di Kuatkan , hak laki-laki dan perempuan sama dalam pengelolaan hutan.
Hal ini bisa dilakukan lewat program Perhutanan Sosial, perempuan bisa meningkatkan perannya dalam menjaga hutan berdasarkan kearifan lokalnya. “Kami juga bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif tenun tradisional,” ujar Trisa .
Salah satu usaha yang melibatkan perempuan dan ramah lingkungan tersebut juga dilakukan oleh DuAnyam. Produsen anyaman yang berbasis di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, ini memberdayakan perempuan lokal di sekitar hutan dan menggunakan proses sederhana yang ramah lingkungan dalam membuat produk mereka.
Menurut Benediktus Bedil , Ketua Sekber dalam program Muro ,dalam Kegitan pendampingan di desa desa dampingan Ada beberapa produk olahan non pangan masyarakat memanfaatkan bahan baku Anyaman dari bahan alam lokal. Perempuan dan pemuda serta masyarakat lokal. Setidaknya perempuan yang tersebar di seluruh desa dampingan yang bergabung dengan BARAKAT bersama menciptakan kerajinan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan sebagai model bisnis baru untuk mempromosikan pentingnya upaya konservasi.
Dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, sangat memangkas transportasi. Sehingga bisa ikut mengurangi emisi. “Bisnis dalam wujud social enterprise ini bisa ikut mengurangi risiko perubahan iklim yang bisa dirasakan masyarakat,” kata Om Ben.
Hal senada juga di sampaikan Penjabat bupati Lembata Ds. Marsianus Jawa Saat Team Koalisi Pangan Baik Koalisi Adaptasi dan Yayasan Hivos di selah selah Sebelum acara bedah program bersama. Pada Kesempatan Itu Penjabat bupati menyampaikan agar , DAU (Dana Alokasi Umum) untuk daerah perlu didorong alokasi untuk lingkungan bukan hanya untuk ekonomi saja. Selain itu, perlu keselarasan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya perizinan ada di tangan pemerintah pusat, sedangkan aturan daerah tak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Keterlibatan NGO tingkat nasional juga perlu didorong ke daerah. Karena masalah iklim ini terjadi juga di daerah, bukan hanya di tingkat nasional,” kata Marsianus .
Dengan keterlibatan banyak pihak seperti kaum muda, masyarakat adat, perempuan, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah, menandakan bumi masih bisa diselamatkan. Kita perlu mengajak lebih banyak pihak untuk bersama, dalam memperkuat issu Adaptasi dampak perubahan iklim yang berkeadilan. (Penulis ; Amran Atamaran)