Mediasurya.comLembata || Aparat termasuk seluruh perangkat desa yang pembiayaannya diambil dari alokasi dana desa (ADD), di kabupaten Lembata terancam diberhentikan secara masal karena, ketiadaan anggaran di Desa untuk, membayar gaji maupun insentif akibat dari ADD untuk seluruh desa di Lembata menurun drastis yang mencapai angka belasan miliar.
Baca juga ; Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Kepala Desa Katakeja-Atadei Hadirkan Vaccum Friying Buat Kripik Buah.
Masyarakat Minta Tim Inspektorat Lakukan Audit Di Desa Belobao Lembata
Alokasi dana desa untuk 144 desa di Lembata pada tahun-tahun sebelumnya termasuk pada Tahun anggaran 2022 lalu sebesar, 44,7 miliar lebih tetapi entah alasan apa hingga pada tahun anggaran 2023 ini ADD turun menjadi 32,5 miliar.
“Ada kepentingan dan tujuan apa ADD seluruh Lembata harus di kurangi?. Ada pemangkasan anggaran kurang lebih 12 miliar itu untuk apa dan kepentingan apa?” Tanya hencoz jangan bicara.
“Kami harap jangan ada kepentingan apapun yang bisa korbankan urusan desa. Ini kalau diterapkan, artinya setiap desa bisa lakukan pemotongan 50 sampai 80 juta ADD. Nah, kalau jadi dipotong lantas desa ambil uang dari mana untuk membayar gaji aparat beserta perangkat desa lainnya? Ujar hencoz.
Kami masyarakat desa meminta dengan tegas kepada para perumus, pembahas dan yang menetapkan apbd kabupaten Lembata untuk bertangungjawab baik pemerintah maupun DPRD. Ini tahun politik jadi jangan ada yang cuci tangan atau berubah jadi pahlawan Atas kepentingan desa. tegas pemuda Lembata ini.
Sementara itu Kepala desa Loyobohor Yosefat Loyobohor kepada media ini (14/2/2023) mengaku bahwa, alokasi dana desanya sebesar, 345 juta lebih untuk pembiayaan siltap (penghasilan tetap), tunjangan perangkat, honor sekdes dan insentif aparat desa, RT, linmas, lembaga adat yang dalam satu Tahun anggaran butuh anggaran 342 juta lebih.
Kalau anggaran untuk ADD menurun tentu penerimaan di desa juga akan menurun lantas dari mana kami mencari uang untuk membayar gaji , honor dan tunjangan aparat dan perangkat desa lainnya?
Baca juga ;Desa Loyobohor Sukses Hadirkan Sumur Bor Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Kades Loyobohor menjelaskan pihaknya, ada utus 30 kepala desa dari total 144 Desa berdialog dengan penjabat Bupati Marsianus Jawa dan kepala dinas PMD untuk mencari solusi terbaik agar desa tidak dikorbankan.
Ketua DPRD Lembata Petrus Gero kepada media ini usai menemui utusan kepala desa seluruh Lembata (14/2/2023) menjelaskan, APBD selesai kita bahas itu sekitar 22 Nopember 2022 sementara peraturan menteri keuangan (PMK) 212 baru ditetpkan sekitar tanggal 28 Nopember 2022 itu artinya seluruh wilayah di Indonesia termasuk kita di Lembata perlu melakuka penjadwalan ulang kembali untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PMK 212.
Dalam DAU itu sudah diatur ada yang blokgren dan juga specifik Gren dimana DAU untuk Lembata tidak ada perubahan tetap pada angka, 456 miliar.
Dari total 456 miliar itu, sekitar 136 miliar untuk specifik Gren, yang dialokasikan untuk P3K sebesar 20 miliar, pendidikan 51 miliar, kesehatan 39 miliar, kelurahan 1,4 miliar dan ke PU an sebesar 22 miliar jadi total 136 tersebut.
Baca juga ;Penjabat Bupati Lembata, Bantu Selamatkan Pasar Rakyat Yang Nyaris Mubasir
Sementara sisa 320 miliar terbagi lagi pada belanja pegawai sebesar 280 miliar , cicilan pinjaman PEN 35 miliar lebih oleh karena beban apbd inilah, mungkin kemudian perhitungan terhadap add berkurang tetapi, kita masih punya ruang bersama tim anggaran untuk, melakukan pembahasan kembali termasuk berkomunikasi dengan kepala daerah agar hak-hal desa diperhatikan.
desa adalah ujung tombak karena semua program dan anggaran yang kita buat ini mengarah ke desa ujar Gero tegas.(sl/mst)