Mediasurya.com,Lembata _, Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa dalam rapat bersama pemilik AMPS , Selasa (18/4/2023) menyoroti keberadaan Pom Mini di masyarakat. Secara tegas Penjabat minta agar supaya ada pengawasan dan pengendalian dari pemerintah ataupun Satgas yang dibentuk.
Baca juga ; Tiba di Lembata, AKBP Vivick Tjangkung Langsung Sidak Antrian Kendaraan di APMS PT Hikam Lewoleba
BPH Migas Tambah Kuwota BBM Untuk Lembata, Masyarakat Minta Distributor Lakukan Pembenahan.
“Jangan sampai mereka jual yang subsidi. Pastikan yang non subsidi. Harga juga dikendalikan. Kita cukup pastikan soal harga penjualan,” ingat orang nomor satu di Lembata ini kepada Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian (STPP) BBM.
Berdasarkan data, ada 29 pangkalan Pom Mini di Lewoleba dan 6 berada di wilayah Kedang. Sehingga secara keseluruhan terdapat 35 pangkalan Pom Mini yang ada di Lembata saat ini. Dari itu Bupati minta Satgas, fokus pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan Pom Mini ini.
“Ini juga menjadi fokus kita supaya mereka jual juga satu dua rupiah jangan sampe lebih dari sepuluh ribu atau lima ribu. Janganlah,” ujar putra asli Nagekeo ini.
Sikap tegas pemerintah ini diambil saat rapat gabungan bersama Kapolres Lembata, AKBP Vivick Tjangkung, Ketua DPRD, Petrus Gero, unsur Forkopimda, TNI AL&AU, dan pemilik SPBU, di ruang rapat Bupati Lembata, Selasa (18/4/2023) siang.
Terhadap kuota BBM, ia juga menyorotinya. Terutama kuota BBM bersubsidi khusus Pertalite yang dari laporan pihak APMS PT Hikam sudah tidak dilayani karena dari sisi bisnis kurang menguntungkan. Terhadap hal ini Bupati tegaskan, sebagai operator BBM di Lembata memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memasok BBM bersubsidi Pertalite. 
Bahasa Bupati, jangan hanya mencari keuntungan bisnis semata, sementara pelayanan subsidi Pertalite diabaikan. Padahal pemerintah sudah menyiapkan subsidi BBM Pertalite sebesar 8 ribu kuota Kilo Liter (KL). Kalian ini harus melihat bahwa subsidi BBM yang ditunjuk, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk masyarakat Lembata, yang juga harus diperhatikan. Kalau kalian tidak membeli dan dibiarkan tidak terpakai akan mendatangkan kerugian bagi daerah ini. Ekonomi masyarakat akan berbiaya tinggi karena mereka terpaksa membeli BBM dengan harga mahal.
Hal yang senada juga ditegaskan Kapolres Lembata mendukung pernyataan pemerintah daerah. Vivick Tjangkung menghendaki adanya pakta integritas yang ditandatangani bersama, dalam kaitan dengan fungsi pengawasan dan pengendalian BBM di Lembata.
Orang nomor satu di Polres Lembata ini pingin adanya pakta integritas supaya mengikat semua pihak. Pakta integritas yang dimaksud Vivick disini tentunya tidak terlepas dari aturan hukum.
Ia juga menyarankan adanya tim kecil, yang khusus dibentuk untuk pemberantasan mafia BBM. Tim ini nantinya bekerja dalam senyap, tidak diketahui kapan beroperasinya, kapan penyergapan. Semua bekerja dalam diam mengandalkan efek kejut dalam beraksi dan tentunya, tim ini diisi dengan personil-personil kepolisian yang terpilih, berintegritas dan profesional di bidangnya.
“Ada cara-cara yang bisa membantu kita supaya betul-betul kita bersih. Mungkin pada saat kita berangkat itulah kita pakai rumus. Jadi rumusnya itu pada saat kita akan berangkat,” ungkap salah satu tim penyergap Ratu Ekstasi Zarima Mirafsur di tahun 1996 ini.
Disamping itu, Ia juga menghendaki pelayanan SPBU di buka sampai jam sepuluh malam atau bahkan sampai pagi. Hal ini disampaikannya supaya masyarakat Lembata dapat menikmati BBM lebih lama.
Terhadap hal ini, Kapolres menyarankan kepada Bupati agar bisa mengeluarkan satu aturan sambil berjalannya waktu dibatasi BBM per kendaraan sesuai dengan kebutuhan per hari.
Dia pun memberi contoh pada kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam. Roda dua mungkin putar satu pulau Lembata ini habiskan berapa liter? Tiga liter ka, empat liter ka, atau roda empat kira-kira berapa liter? Apa lima belas liter ka, dua puluh ka atau roda enam mau berapa liter, dibatasi.
“Nanti kita lihat. Apakah dengan pembatasan ini bisa menambah lebih banyak kendaraan menikmati BBM subsidi ini,” pungkas wanita darah Lamalera ini.
Sementara dari Ketua DPRD, Petrus Gero, ia menyarankan agar dibuat sebuah sistem atau mekanisme pengawasan dan pengendalian kerja terpadu dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dari Loading Order (OL) pemesanan di Depot Pertamina Maumere. Dari OL ini menurutnya, melahirkan faktur pembelian dan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya surat jalan. Dari sini kita mengetahui siapa atau pihak mana yang mengangkut BBM sampai ke Larantuka dan dari Larantuka ke Lewoleba serta dari pelabuhan Lewoleba ke tangki benam SPBU. 
Dia juga menekankan adanya CCTV sebagai salah satu alat kontrol bersama di SPBU yang juga bisa dikendalikan oleh Kepala Daerah. Saran terakhir darinya juga adalah terkait berita acara. Apabila sistem pengawasan dan pengendalian BBM ini diterapkan secara baik, maka Ketua DPRD meyakini kita semua enjoy, masyarakat Lembata menikmati.
Dari pertemuan ini, ada 5 poin penting disepakati untuk ditindaklanjuti. Pertama, Bagian Ekonomi segera memperbaharui keanggotaan Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM bersubsidi melibatkan multi sektor termasuk KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan), pelabuhan laut Lewoleba.
Kedua, Satgas berwenang melakukan pengawasan dan Pengendalian sejak dari pelabuhan sampai kepada tangki pendam, kemudian merumuskan kebijakan dalam kaitan dengan masalah BBM. Tugas ini termasuk mengatur margin atas, lalu pembatasan jumlah BBM yang diisi pada setiap kendaraan, kemudian berkaitan dengan Pertamini.
Ketiga, Bagian Ekonomi segera menyurati SPBU tembuskan ke PT Pertamina dan BPH Migas berkaitan dengan penjualan BBM penugasan Pertalite. Keempat, Bagian Ekonomi rencanakan anggaran dalam mendahului perubahan anggaran ini untuk mendukung kerja Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM. Kelima, SPBU diminta untuk mengaktifkan CCTV yang dapat diakses oleh Satgas. 
Nantinya, tugas Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM ini memiliki kewenangan mengatur pembatasan kuotanya, jam buka tutup SPBU dan pengawasan dari pelabuhan sampai ke tangki pendam. (Prokompim Setda Lembata)