Ahmad Bumi.SH ; “Kalau Explorasi Budaya Lembata Termuat Dalam Perda APBD Maka Itu Sah”

Mediasurya.com,Lembata_ Pro kontra kegiatan sare dame, explorasi Budaya Lembata yang menelan anggaran 2.4 miliar terus bergulir mantan anggota DPRD Lembata Ahmad Bumi menilai protes atas kegiatan sare dame dilihat dari sisi politik biasa saja hanya dinamika. Baca juga ; Pungut 500 Ribu Per Satuan Pendidikan Untuk, Seminar Budaya Dan Pekan Seni Budaya Lembata, Masyarakat Pertanyakan Kurang kah Anggaran 2.4 Miliar Untuk Explorasi Budaya?

Ahmad Bumi.SH kepada media ini (8/2/2022) mengatakan mungkin protes terkait kegiatan sare dame explorasi Budaya lembata dari sisi politik, tapi kalau Dari sisi regulasi tidak ada masalah karena nomenklatur kegiatan tersebut termuat dalam apbd.

“Sare dame atau eksplorasi budaya itu, Kalau ada dalam APBD TA 2022 maka semua pihak harUs mendukung dan mengawal. Karena secara politik sudah disetujui bersama antara pemerintah dan DPRD” ujar Ahmad Bumi.

Tugas DPRD mengawal perda apbd yang sudah disetujui. Kalau pro kontra soal itu hal biasa, itu dinamika politik. Lembata dibangun dengan kultur budaya yang kuat oleh pendahulu kita sambung Bumi. Baca juga ; Bupati Thomas Ola, “Tidak Ada Tujuan Politik Dari Kegiatan Explorasi Budaya Lembata”

Persamaan dan perbedaan telah diikat menjadi satu, olehnya lahir Lembata yang dulu bernama lomblen. Kalau waktu itu masih terjadi perbedaan mungkin tidak ada kabupaten yang namanya Lembata hari ini.

Pendahulu kita dikenang karena mereka punya karya monumental yakni menyatukan lembata dari persamaan dan perbedaan. Apa kita juga harus membuat karya monumental dengan membelah Lembata jadi 2? Saya pikir tidak mungkin. Saya tidak risàu dengan dinamika yang ada karena kita tidak mungkin mengkhianati amanat dan karya leluhur yang telah menyatukan lembata urai bumi. Baca juga ; Explorasi Budaya Lembata Di Mulai, Bupati ; “Semoga Kedepan Kita Miliki Policy Brief Dari Sisi Budaya”

Perbedaan yang ada saya lebih melihat sebagai dinamika politik, itu sah-sah saja dan wajar. Kalau tidak ada dinamika bukan politik namanya.

Pengacara kondang ini menjelaskan bahwa soal perda masyarakat adat konteksnya lain lagi. Dan itupun harus dari awal. DPRD harus berkelahi sejak pemerintah mengajukan program itu dalam KU PPAS. Karena itu terkait tafsiran atas program kegiatan yang diusulkan pemerintah. Ada program kegiatan karena ada masalah. Masalah itu dijawab dengan program kegiatan pada tiap-tiap skpd yang tertuang dalam apbd. Tugas dewan mengawal program yang sudah disepakati itu agar tepat sasaran.