Ambisi KSP Moeldoko: Besar Nafsu dari Kemampuan”

Mediasurya.com,Jakarta_DPP Partai Demokrat dalam keterangan pers (3/10/2021) yang copyan di terima media ini menegaskan bahwa, Demokrat konsisten berkoalisi dengan Rakyat sementara petualang politik bernama Moldoko bersama Yuzril IsaMahendra berkoalisi demi kepentingan rupiah. Baca juga ; Judicial Review AD/ART DPP Partai Demokrat Tahun 2020 Ke MA Jangan Gunakan Hukum Meneror Partai Politik

DPP Partai Demokrat dalam keterangan pers tersebut mengatakan, Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini, dimulai dari ambisi seorang KSP bernama Moeldoko, yang ingin sekali menjadi Presiden. KSP Moeldoko adalah seorang petualang politik, sejak beliau melakukan Operasi Sajadah ketika menjadi Pangdam III Siliwangi. Lalu dimasukan kotak menjadi Wagub Lemhannas. Sedangkan ambisi menjadi Presiden ini, pertama kali muncul pada 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY, agar PD mengusung Moeldoko sebagai Calon Presiden. KSP Moeldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI.

Pada bulan Mei 2015, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI,
Moeldoko datang ke Cikeas. Hari itu, Pak SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan
Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berpikir, tentulah ada sesuatu yang sangat penting dan
mendesak, atau darurat, seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas, menghadap
seorang mantan Presiden, mantan Panglima Tertinggi, pada pagi-pagi hari sekali. Ternyata,
pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga. Moeldoko hanya mengatakan:
“Pak, tolong kalau Bapak terpilih lagi sebagai Ketua Umum, agar Bapak mengangkat
Marzuki Alie sebagai Sekjen nya.” Pak SBY marah. Beliau marah, bukan saja karena
Moeldoko yang adalah Panglima TNI aktif telah melanggar konstitusi dan undang-undang
dengan melakukan politik praktis dan intervensi, tetapi beliau juga marah karena sebagai
salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI, pak SBY tidak rela TNI dikotori oleh
ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum. Baca juga ; Hari Anak Nasional, AHY Ajak Orang Tua Jadi Garda Terdepan Lindungi Anak-anak Dari Virus Covid-19.

Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas. Meminta jabatan tinggi di
kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau
mempersilakan. Kalau soal jabatan Ketua Umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres.

Tak puas dengan jawaban itu, KSP Moeldoko berusaha untuk menjadi Ketua Umum pada
partai-partai lainnya. Bahkan, salah satu mantan Wakil Presiden bercerita, beliau didatangi oleh KSP Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko bisa menjadi Ketua Umum di salah satu Partai Politik. Lagi-lagi mantan Wakil Presiden ini juga menolaknya halus. Beliau katakan, untuk menjadi Ketua Umum itu ada mekanismenya melalui Kongres. Memang soal kemampuan politik praktis, KSP Moeldoko ini agak diragukan kapasitasnya. Jangankan menjadi Ketua Umum Partai Politik, menjadi Ketua Umum PSSI saja kalah. Buktinya, beliau dikalahkan oleh yunior empat tahun dibawahnya, yakni pak Edy Rahmayadi, yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara. Baca juga ; Andi Arief Tuding Yusril Patok Rp100 Miliar Tangani Demokrat

Kami juga meragukan kemampuan intelijen KSP Moeldoko. Ada prinsip dasar di militer;
setiap prajurit adalah insan intelijen. Hal ini mungkin tidak berlaku bagi KSP Moeldoko. Atau
bisa jadi, kemampuan intelijen beliau tumpul dan berkarat karena tertutup oleh ambisi
dan hawa nafsunya akan kekuasaan. Mengapa kami katakan demikian? Karena jika
kemampuan intelijennya baik, ketika ada oknum kader demokrat bernama dokter hewan
Johny Allen Marbun menawarkan KSP Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum melalui KLB (Kongres Luar Biasa), tentu saja KSP Moeldoko akan melakukan langkah-langkah intelijen. Mulai dari pengumpulan keterangan hingga menilai informasinya, sehingga memiliki
kemampuan untuk membaca peta politik dan peta kekuatannya. Apakah informasi dan
tawaran itu A-1 atau tidak. Itu baru Jenderal yang benar. Kalau ada jenderal mengaku
doktor politik, tapi cuma modal nafsu melakukan KLB, lalu kalah dan tidak diakui oleh
Pemerintah, hal ini tentu saja mengecewakan. Men-downgrade kemampuan KSP, Panglima, jenderal bintang empat dan doktor politik. Wajar kalau ada yang menilai KSP Moeldoko itu hanya punya nafsu berkuasa saja, tanpa melalui sebuah proses MDMP, atau Military Decision Making Process, atau Proses pengambilan keputusan, yang baik dan benar. Padahal hal-hal ini dipelajari oleh seluruh perwira militer ketika mengenyam pendidikan Sesko Angkatan. Baca juga ; AHY Datangi UMKM Dan Berdialog Dengan Petani Di Cianjur Jawa Barat

Kami saja, sebuah partai politik, menggunakan kemampuan intelijen yang sepatutnya. Ketika ada rencana kudeta ini, kami lakukan proses pengumpulan keterangan. Kemudian kami cek, apakah informasi ini benar atau tidak. Bahkan, sebagaimana yang rekan-rekan wartawan ketahui, kami juga menulis surat kepada Presiden. Tidak cukup itu, kami juga terus mengikuti pergerakan KSP Moeldoko. Sehari sebelum berangkat ke Deli Serdang, KSP
Moeldoko masih berkegiatan dengan Presiden di Banten. Ini yang membuat Presiden
Jokowi juga berang. Menurut informasi yang bisa kami percaya, KSP Moeldoko berangkat
ke Deli Serdang tanpa izin Presiden. Meski sebelumnya KSP Moeldoko juga membantah
terlibat KLB, tapi kami diberi informasi bahwa beliau akan berangkat ke Deli Serdang
dengan pesawat Garuda pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Kenyataannya, meski sudah dipanggil beberapa kali oleh petugas Garuda di bandara, KSP Moeldoko tidak masuk
pesawat, dia berusaha melakukan pengelabuan. KSP Moeldoko ternyata menggunakan
pesawat jet pribadi dari Halim Perdana Kusumah ke Medan, dengan transit terlebih dahulu di Batu Licin Kalimantan Selatan. Siapa intelijen kami? Rakyat. Karena kami, Partai
Demokrat, Berkoalisi dengan Rakyat. Baca juga ; Relawan Kemanusiaan Demokrat Lembata, Datangi Pengungsi Yang Numpang Di Rumah Keluarga Untuk, Salurkan Bantuan DPP

Selanjutnya, berdasarkan keterangan para saksi, jelas sudah bahwa yang hadir di KLB ilegal itu bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka adalah para mantan kader PD dan bahkan banyak juga yang hadir adalah beberapa kader partai lain. Motivasi para peserta KLB yang dilakukan di Deli Serdang itu tentu hanya sekedar imbalan uang saja. Janjinya akan diberi
uang 100 juta rupiah. Nyatanya, hanya sekitar 30an orang yang diberi 100 juta. Sisanya bervariasi, mulai dari lima juta hingga dua puluh lima juta. Karena itu, terjadi kekacauan di
pihak KSP Moeldoko. Banyak yang kecewa dan menuntut janji-janji palsu yang tidak tertunaikan.

Sementara itu, koar-koarnya dokter hewan Johny Allen Marbun adalah bahwa sesegera
mungkin, yakni hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, Kemenkumham akan mengesahkan hasil
KLB. Kenyataannya? Kita tahu semua, Pemerintah cukup adil dan bijaksana.
Kemenkumham menolak hasil KLB. Ini pukulan terberat bagi KSP Moeldoko. Tapi kami
diingatkan oleh beberapa Jenderal bintang empat: KSP Moeldoko tidak akan berhenti.
Selama dia masih di KSP, masih bercokol di istana, dia akan menggunakan kekuasaannya
untuk mencapai ambisinya. Peringatan itu terbukti. KSP Moeldoko melakukan beberapa
kali rapat, untuk melanjutkan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat.
Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis
DPP Partai Demokrat.