Judicial Review AD/ART DPP Partai Demokrat Tahun 2020 Ke MA Jangan Gunakan Hukum Meneror Partai Politik

Mediasurya com || Untuk diketahui, dipahami dan mari kita jaga negara ini agar tetap berpegang dan berkedaulatan hukum
Pernyataan terkait Judicial Review AD/ART DPP Partai Demokrat Tahun 2020 Ke MA

1. Permohonan JR terhadap AD dan ART Partai Demokrat Hasil konggres 2020 benar2 menjadi teror di siang hari bolong untuk Partai Demokrat dan mungkin saja utk parte2 politik lainnya; narasinya terobosan hukum namun di balik itu yang terasa adalah teror dengan gunakan hukum sebagai alatnya. Bayangkan, 4 orang eks ketua DPC yng ikut hadirri konggres PD V tahun 2020 yll tiba2 skarang tampil menjadi Pemohon JR di MA dgn tuntutan tunggal: perintahkan Menkumham cabut pengesahan AD dan ART PD tahun 2020.
2. Jika permohonan ini dikabulkan MA jelas melabrak aturan hukum yang selama ini berlaku karena menyamakan begitu saja AD dan ART Parpol dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.12 thun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Perma No. 01/2011 ttg Hak Uji Materiil dgn tegas menyatakan, yang menjadi Termohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Parpol dalam sistem ketatanegaraan kita jelas terang benderang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Sesuai dengan Psl 24A UUD NRI 1945, UU MA, dan Perma No.01/2011, MA hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU yang bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya lebih tinggi. AD dan ART Parpol tidak tergolong dalam jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek pengujian di MA;
5. Apabila ada anggota Parpol atau pengurus Parpol yng dirugikan akibat berlakunya AD dan ART parpol yang diputuskan dalam Konggres atau Muktamar sebagai forum pengambilan keutusan tertinggi, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai atau menggugat Menkumham ke pengadilan TUN karena telah mengesahkan AD dan ART yang dihasilkan dalam Konggres Partai. Tidak ada dasar legal bagi yg bersangkutan utk mengajukan poermohonan judicial review ke MA apalagi kalo yg bersangkutan ikut dalam Konggres partai yg telah menyetujui perubahan AD dan ART tersebut. Pihak yg kalah voting dalam pengambilan keputusan termasuk keutusan ttg perubahan AD dan ART partai di Konggres tdak punya legal standing apapun utk menjadi pemohon dalam menguji AD dan ART tersebut dgn UU Parpol ke MA;
6. Pengujian AD dan ART Partai Demokrat yg diajukan eks 4 ketua DPC PD jika diterima MA tentu akan menjadi preseden buruk utk kehidupan kepartaian di tanah air. Bukan hanya menerobos jalan baru utk intervensi kekuasaan dalam urusan internal Parpol tapi akan mengganggu otonomi Parpol utk mengurus dirinya sendiri. Semua Parpol akan dipaksa merombak aturan internalnya jika permohonan JR tehdp AD dn ART PD thn 2020 dikabullan MA.
7. Saya tetap menaruh kepercayaan penuh kepada MA untuk tetap menjaga independensinya dengan berani menolak segala upaya intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak eksternal yg akan mempengaruhi putusannya demi tegaknya keadilan. Politik boleh runtuh, ekonomi bisa saja morat marit, tapi keadilan di negeri ini harus tetap tegak berdiri di pundak MA. Semoga
Jakarta, 27 September 2021

BENNY K. HARMAN
Benny Kabur Harman
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat