MEDIASURYA.COM,LEMBATA || Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak seluruh Indonesia telah dimulai hal ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dalam Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 bertempat di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Selasa, (14/06/2022)
Baca juga ;KPU Sikka Gelar Nobarpeluncuran Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024
Presiden Harap Komisioner KPU Dan Bawaslu Yang Baru Dilantik Segera Lakukan Persiapan Pemilu 2024
Acara yang berlangsung dan disiarkan secara daring tersebut juga disaksikan jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia bersama penyelenggara pemilu, Pemerintah daerah dan partai politik selaku peserta pemilu.
Peluncuran tahapan Pemilu 2024 bertempat di aula KPU Kabupaten Lembata, ajang politik terakbar ini dihadiri perwakilan Partai Politik peserta Pileg 2019 dan Partai politik pendatang baru.
Ketua KPU Lembata, Elias Making menjelaskan, untuk tahun 2022 ini akan dilewati 3 tahapan yakni Pendaftaran dan verifikasi Parpol (29 Juli-13 Desember), kemudian tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil (mulai 14 Oktober), serta tahapan pendaftaran calon anggota DPD (mulai 6 Desember)” terangnya.
Dihadapan perwakilan pemerintah pusat, serta ketua DPR RI, wakil ketua DPD RI, unsur penyelenggara pemilu dan petinggi partai politik yang hadir di kantor KPU RI, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengharapakan meski terjadi konflik yang sah dan legal dalam perhelatan Pemilu demi meraih dan mempertahankan kekuasaan, namun harus menjadi sarana integrasi bangsa yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.
“Salah satu ciri demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu secara reguler. Regulitas Pemilu di Indonesia adalah 5 tahunan dan ini adalah amanat konstitusi kita”.
“Pemilu dan Pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, namun harus berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya kita menyadari bahwa kita ini majemuk dan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air yaitu indonesia”.
“Berdasarkan itu, penting untuk bersama-sama kita berkomitmen menjadikan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa”.
Hasyim juga berharap penyelenggara pemilu tidak menjadi faktor penyebab konflik.
“Perlu kita memaknai bahwa Pemilu ini sebagai arena musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, untuk menata kemajuan bangsa kedepan, tetapi dalam bingkai NKRI”.
“Untuk itu saya sampaikan kepada rekan-rekan saya di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, karena pemilu adalah konflik yang dianggap sah dalam meraih atau mempertahankan kekuasaan maka penyelenggara Pemilu adalah manager konflik, oleh karena itu dilarang anggota KPU menjadi bagian, faktor penyebab konflik” tegasnya.
This website can be a stroll-through for all the info you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll positively uncover it.