Masyarakat Minta Kejaksaan Negeri Lewoleba, Periksa Mantan Kadis PU Lembata Terkait Pembangunan Sarana Air Bersih WeiLa’in Kedang

Mediasirya.com,Lewoleba_ Proyek pembangunan sarana air bersih weilain kecamatan omesuri kabupaten Lembata, dinilai gagal perencanaan dan dianggap sebagi bentuk korupsi pasalnya, pembangunan sarana air bersih tersebut, menelan anggaran yang tidak sedikit karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH), segera mengambil langkah melakukan penyidikan dan memeriksa mantan kepala dinas pekerjaan umum (PU) Lembata. Baca juga; Masyarakat Minta Kejaksaan Negeri Lewoleba, Periksa Mantan Kadis PU Lembata Terkait Pembangunan Sarana Air Bersih WeiLa’in Kedang
Yoan Lucano Peuobuq,S.P.d Sekretaris Bintang Muda Indonesia (BMI) organisasi sayap partai Demokrat kepada media ini (6/11/2021) mengatakan, masyarakat berharap agar persoalan weilain, tidak lagi menjadi pr menahun bagi Pemda Lembata, karena itu harus didorong ke aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan.
Semua harus melalui proses pembuktian sehingga, jika kemudian ditemukan cukup bukti tentang pihak yang bertangungjawab maka, harus diproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, siapapun dia ujar Nando Roack.
Secara tegas orang muda Lembata ini mengatakan bahwa, dirinya berharap tidak ada pihak yang mencuci tangan dalam persoalan Weilain. Publik tahu proyek air bersih weilain sudah menelan anggaran cukup besar namun, sampai hari ini, belum ada pihak yang bertangungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan.
Nando mengatakan,anggaran proyek ini lebih besar dari awololong sehingga masyarakat dan aph harus bersama kawal dan proses hukum persoalan ini.
Demikian pun mantan anggota DPRD Lembata, Bediona Philipus dalam keterangan pers yang disampaikan kepada zonaline.com mengatakan, proyek weilain itu produk yang gagal dari perencanaan. Ada miliaran uang daerah yang terbuang sia-sia karena itu, pihak penegak hukum layak mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baca juga ; Aliansi Rakyat Bersatu Lembata Ungkap 41 Kasus, Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama DPRD Lembata
Bediona menjelaskan, Weilain ini ada pada masa kepemimpinan bupati Almarhum Andres Duli Manuk di mana Paskalis Ola Tapobali sebagai kepala dinas PU Lembata saat itu.
Waktu itu kadis PU Lembata, Paskalis Tapobali Bawakan ide ini ke DPRD Lembata untuk, didiskusikan dan memang gagasan tersebut disambut hangat sebab masyarakat Kedang kesulitan dapatkan air bersih. Tetapi waktu itu saya katakan bahwa di Jerman, pemerintah menhindari penggunaan listrik untuk mengangkat air yang berada jauh dari ketinggian menggunakan listrik, mereka lebih menyarankan menggunakan grafitasi, karena meski biaya mahal tapi nantinya tidak dibebankan dengan biaya listrik, biaya kerusakan mesin, tenaga teknis dll karena, bisa jadi persoalan dikemudian hari, tapi karena waktu itu saya hanya satu suara akhirnya kalah. Baca juga ; BMI Organisasi Sayap Partai Demokrat Minta Pemda Lembata, Merespon Keluhan Warga Terkait Proyek Air Bersih Wei lain, Di Kecamatan Omesuri
Proyek air weilain ini, baru terlaksana dimasa kepemimpinan Bupati almarhum Yentji Sunur dengan anggaran sebesar 20 miliar kemudian oleh kadis PU ketika itu diminta tambahan 500juta sehingga total anggaran mencapai 20miliar 500juta lebih besar dari anggaran pembangunan Jeti apung awololon terang Bediona.
Diakui oleh mantan anggota DPRD Lembata dua periode ini bahwa, proyek air bersih weilain ini mungkin sukses secara perencanaan teknis namun, gagal dalam perencanaan sosial dan dinas teknis PU harusnya tahu saat perencanaan bahwa, ada beban biaya bulanan yang cukup besar. Itu siapa yang harus tangung? Tanya Philipus.
Masih menurut Bediona bahwa saat ujicoba mesin ini untuk, mengisi tiga bak penampung selama tiga jam, dinas harus membayar arus dari dua gardu sebesar, 18 juta rupiah. Bayangkan untuk tiga jam uji coba biaya 18 juta bagaimana kalau satu hari? Atau satu bulan? Siapa yang harus dibebankan? Harusnya biaya seperti ini sudah masuk saat perencanaan karena listrik termasuk biaya operasional.
Dinas PU pernah ajukan anggaran 18 juta untuk bayar listrik saat uji coba mesin air weilain tapi, saat itu saya katakan kalau mau agar bayar listrik untuk penggunaan mesin weilain maka harusnya dinas PU juga bayar tagihan pelanggan PDAM dalam kota lewoleba supaya adil dan yang mendapatkan, perlakuan seperti ini bukan hanya masyarakat Kedang tapi seluruh masyarakat Lembata. Ujar Bediona.
Saya mau bilang bahwa proyek air bersih weilain ini gagal perencanaan ujar Bediona. Harusnya saat perencanaan sudah diprediksi apakah biaya operasional ini bisa dijangkau masyarakat? Tanya Ipi Bediona. Baca juga ; Bupati Lembata Minta KPPN Berikan Pelatihan Keuangan Kepada 144 Kades Hasil Pilkades Serentak
Saya dapat informasi terakhir katanya weilain sudah beroperasi tapi, menurut saya itu belum karena, nanti siapa yang bayar listriknya? 20miliar lebih untuk weilain itu sepertinya sia-sia menurut saya ujar Bediona.
Pertanyaan sederhana begini, kenapa informasi soal weilin terkesan tertutup? Kalau ditanya apakah ini bersentuhan dengan hukum jawabnya iya karena anggaran daerah sebesar 20miliar mubasir. Ini bentuk korupsi tersendiri yang patut diselidiki pihak berwajib dan ini sebagai teguran masyarakat bagi pemerintah agar kedepan dalam membuat perencanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek selain aspek teknis. Baca juga ; PPK Hotmix Jalan Dalam Kota Gerardus Korohama ; “Hotmix Jalan Menuju Gereja Beneaux Lewoleba, Itu Sumbangan PT. Lima Satu”
Informasi yang dhimpun media ini menyebutkan, dugaan karupsi dalam pembangunan infrastruktur air bersih weilain kecamatan omesuri audah dilaporkan ke kejaksaan tinggi negeri Kupang?
Sementar itu mantan kepala dinas pekerjaan umum (PU) Lembata, Paskalis Ola Tapobali yang kini menjabat sebagai sekretaris Daerah beberapa kali coba dihubungi media ini untuk mengkonfirmasi terkait proyek weilain belum memberikan klarifikasi.(mst).