Mediasurya.com, Lembata || proyek peningkatan infrastruktur jalan di kabupaten Lembata memanfaatkan dana pinjaman daerah dari, pemulihan ekonomi Nasional (PEN) menemui jalan terjal di akhir tahun 2022 ini, pasalnya banyak ruas jalan hingga kini belum berhasil di selesaikan.
Baca juga ; Penjabat Bupati Lembata Marsinus Jawa.M.Si Larang Media Lakukan Peliputan Saat Bertemu FP2L. Ada Apa?
Anggota Fraksi Partai Demokrat Lembata Minta, Pemda Lakukan Pengawasan Melekat Terhadap Pelaksanaan Proyek PEN.
Hal ini dapat dilihat secara kasat mata pada, pembangunan infrastruktur jalan yang belum rampung di seantero Lembata, dengan anggaran PEN. Ada proyek yang baru sebatas pembersihan areal proyek, ada yang sudah digaruk namun belum ditimbun, bahkan ada ruas jalan yang belum tersentuh dan lebih ngeri ada dugaan urpil untuk timbun badan jalan memanfaatkan tanah yang menjadi lumpur disaat musim hujan ini bahkan lebih parah ada kontraktor keruk dinding jalan di lokasi proyek untuk timbun badan jalan yang akan di bangun.
Pantauan lapangan media ini (22/12/2022) Ruas jalan waikomo – boto misalkan, ada segmen yang sudah dihotmix ada yang sudah ditimbun, ada yang belum tersentuh alat berat untuk pembersihan badan jalan, ada kontraktor keruk dinding jalan untuk timbun badan jalan dan ada yang ambil material ilegal untuk proyek jalan. Mengerikan.
Segmen Desa watokobu (belang) menuju desa Ile boli misalnya. Ada Yang sudah terbangun tapi ada Ruas jalan ini masih memprihatinkan. Sementara segmen Desa ileboli menuju boto sedang dikerjakan oleh pihak cpj kontraktor pemenang lelang
Sebelumnya cpj dilaporkan merusak hutan lindung hingga pihak kph kehutanan Lembta turun ke lokasi untuk menghentikan aktifitas dan hal ini diakui oleh wili bos cpj.
Kepada media ini di lokasi proyek menuju boto (20/12/2022) wili mengatakan kapan lalu ada pihak mengadukan bahwa cpj ambil material di hutan lindung bahkan pihak kehutan turun dan kami hentikan urai bos cpj ini. Sebenarnya ini lahan milik masyarakat yang ditawarkan ke kami dan kami lakukan survei, jika ada kecocokan maka, kami bangun kerjasama jadi memang kami tidak tahu menahu apakah itu masuk kawasan hutan lindung atau tidak.
Jalan ini kami timbun tidk dengan tanah, dan ini karena kondisi cuaca alam sehingga ada lumpur tetapi kami kerok buang dan timbun lagi dengan material berbeda. Ini urpil belum agregat ujar Ako Wili.
Pantauan media ini cpj menggunakan alat berat mengeruk tebing pinggir jalan dilokasi proyek bukan untuk pelebaran tapi untuk ditimbun pada ruas jalan menuju boto, proyek jalan yang sedang cpj tangani.
Yon Lucano tokoh muda Lembata kepada media ini menegaskan agar Pihak Dinas jangan duduk manis di kantor saja, harus maksimal dalam pengawasan Karena cpj Timbun badan jalan memanfaatkan Material ilegal dan itu melanggar aturan. Masa garuk di tebing lokasi proyek untuk timbun pada ruas jalan yang dibangun? itu keliru karena saat buat penawaran kontraktor menjelaskan mereka punya quari berijin, dengan jarak tempuh ke lokasi proyek yang bayar dengan uang PEN.
Pak Penjabat dan pak Kadis PU Tolonglah perhatikan dengan baik pembangunan infrastruktur ini karena uang yang digunakan untuk proyek jalan harus dicicil setiap tahun selama delapan tahun dengan angka fantastik 36 miliar. Itu uang rakyat pak tegas Lucano.
Kami harap pemangku kepentingan jangan diam saja, jika tidak maka jangan salahkan masyarakat jika, kemudian ada sentilan bahwa, jangan-jangan bapak-bapak melindungi sesuatu yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan pribadi tegas Yoan Lucano.
Bos CPJ kepada media ini di lokasi proyek mengatakan , bahwa informasi pihaknya timbun badan jalan dengan tanah itu tidak benar. Timbunan Ini adalah urpil berbatu sementara Untuk pasir kami ambil dari atawai jelasnya.
Kepala dinas PUPR Alloy Muli Kedang kepada awak media usai evaluasi kegiatan proyek dengan sumber dana PEN menjelaskan, penyerapan di tahun 2022 ini sebesar 63% artinya masih ada 37% dana yang harus dilanjutkan ke 2023 mendatang karena, dana yang disalurkan sudh diakhir desember 2022 sehingga mekanisme bagaimana di 2023 ini yang perlu kita bicarakan.
apakah kontraktor kerja langsung dengan hitungan denda atau ada kebijakan mekanisme lain, ini nanti akan kami bicarakan. Ini ada dua hal yang delematis dimana disatu sisi ada peluang adendum waktu, tapi disisi lain sudah diakhir tahun anggaran. Ini akan jadi diskusi menarik karena pencairan dari Jakarta diakhir tahun dan kita dibatasi dengan tahun anggaran. Tapi untuk jangka pendek ini kita berusaha agar dana 30an% ini bisa diserab oleh kabupaten Lembata.
Kedang menjelaskan bahwa dari realisasi fisik kita tidak bisa menilai mana yang bagus mana yang tidak, karena ini masalah terkait pembebanan kerja. Ada kontraktor yang sampai 15 paket, ada yang hanya 7 paket ada juga yang hanya 4 paket. Jadi kalau kita bilang siapa kerja lebih bagus itu tidak bisa, karena beban kerja pun berbeda jelas kepala dinas PUPR Lembata ini.***