Penjadwalan Ulang APBD Lembata 2022, Albert Plira ; “Adakah Yang Makan Uang Daerah?”

Mediasurya.com,Lewoleba_Hembusan aroma tak sedap terkait Penjadwalan ulang APBD Lembata tahun anggaran 2022, terbang bebas. Pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah belum juga buka suara, banyak yang menduga diamnya Pemda Lembata karena TAPD paham betul kekeliruan yang terjadi terhadap apbd Lembata yang di duga serius dan berdampak hukum. Baca juga ; Bongkar Pasang APBD Lembata 2022, Antara Bupati Dan Sekda Mungkinkah Ada Yang Berkhianat Pada Rakyat?

Albert Plira ketua PAC Partai Demokrat kecamatan Ile ape kabupaten Lembata kepada media ini, mempertanyakan mengapa diawal tahun anggaran, dimana apbd yang baru ditetapkan, belum berjalan tetapi pemerintah ajukan penjadwalan ulang? Semoga ini bukan karena ada yang makan uang rakyat tegas Plira.

Ketua PAC Partai Demokrat kecamatan Ile ape ini secara tegas meminta Badan anggaran (BANGGAR) DPRD Lembata dan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Jangan Korbankan Rakyat.

Albert mengatakan banyak informasi simpang siur, bahwa telah terjadi kesalahan pembayaran diakhir tahun 2021 yang menguras Silpa, dan yang lebih menggerikan adalah terkait informasi yang berkembang mengatakan, tanggal 29 desember buku kas daerah ditutup tapi tangal 30 dan 31 Desember 2021, Pemda Lembata melakukan pembayaran tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebesar 50%. Kan aneh kas apbd sudah di tutup tapi besoknya dibuka lagi untuk pembayaran, Tanya Albert. Baca juga ; Explorasi Budaya Lembata Di Mulai, Bupati ; “Semoga Kedepan Kita Miliki Policy Brief Dari Sisi Budaya”

Albert mempertanyakan soal informasi piutang pihak ke tiga yang mencapai 30an miliar yang belum di bayarkan, bahkan ada dugaan dana aspirasi 2022 yang hanya di bagikan kepada segelintir oknum anggota DPRD Lembata.

Menurut ketua PAC partai Demokrat Ile Ape ini, jika informasi-informasi yang berkembang dimasyarakat ini benar maka, yang jadi Pertanyaannya adalah dari mana sumber uang Pemda Lembata untuk membayar tukin padahal kas telah di tutup? Jangan-jangan, uang dari kas daerah dikeluarkan lalu di bungakan sebelum dibagikan ke ASN? Ini hanya dugaan ujar Albert. Baca juga ; Ahmad Bumi.SH ; “Kalau Explorasi Budaya Lembata Termuat Dalam Perda APBD Maka Itu Sah”

Menurut Albert, pertanyaan paling menohok dari upaya penjadwalan ulang apbd 2022 yang belum berjalan adalah, apakah ada yang makan uang rakyat, sehingga apbd belum berjalan sudah di lakukan penjadwalan ulang?.

Sementara itu informasi yang direkam media ini dari penelusuran bahwa, penjadwalan ulang sekarang Secara umum dilakukan untuk penyesuaian SiLPA, karena beberapa hal yakni ; Ada kesalahan pembelanjaan di akhir tahun yang seharusnya dana SiLPA tapi sudah digunakan untuk belanja lain. Dan berikut adalah ada Tambahan belanja mendesak yang sumbernya diambil dari pengurangan pagu anggaran semua OPD.

Informasi lain yang nyaris sama direkam media ini menyebutkan, penjadwalan ulang sekarang Secara umum untuk penyesuaian SiLPA. Karena:
a. Ada kesalahan pembelanjaan di akhir tahun yang seharusnya dana SiLPA tapi sudah digunakan untuk belanja lain.
b. realisasi PAD tidak capai Target jadi prediksi SiLPA tidak tercapai.
c. Tambahan belanja mendesak yang sumbernya diambil dari pengurangan pagu anggaran semua OPD. Baca juga ; Pungut 500 Ribu Per Satuan Pendidikan Untuk, Seminar Budaya Dan Pekan Seni Budaya Lembata, Masyarakat Pertanyakan Kurang kah Anggaran 2.4 Miliar Untuk Explorasi Budaya?

Informasi lain menyebutkan dana yang harus nya menjadi SILPA sudah di gunakan Untuk pembayaran TUKIN 50% yang mengakibatkan prediksi Silpa menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Bahkan ada pihak yang mengatakan, Mungkin dalam sejarah Negara Indonesia saat ini, hanya terjadi di kabupaten Lembata Pemda Lembata lakukan pembayaran tunjangan kinerja memanfaatkan dana DAK.

Jika informasi ini benar betapa buruknya tata kelola keuangan Pemda Lembata. Baca juga ; Bupati Thomas Ola, “Tidak Ada Tujuan Politik Dari Kegiatan Explorasi Budaya Lembata”

Kristoforus Ricam salah satu anggota BANGGAR dari fraksi Nasdem kepada media ini mengatakan, bahwa skema apbd kita adalah defisit sehingga, jika terjadi pergeseran itu wajar. Tapi yang menjadi aneh adalah pergeseran di awal tahun. Ini yang membuat tanda tanya. Ada hal luar biasa apa yang sehingga apbd sebuah produk hukum daerah yang telah disahkan tetapi belum di jalankan, sudah dilakukan penjadwalan ulang? 

Menurut saya akan terlihat lucu karena hari ini kita berpikir tentang tukin, tapi tidak berpikir tentang PAD. Ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah buruk.
Ricam secara tegas mengatakan bahwa fraksi Nasdem tidak mau ada program yang dihilangkan, karena ini soal kepentingan masyarakat. Baca juga ; Thomas Ola Pimpin Lembata, Tiga Putra Desa Tagawiti Kecamatan IleApe Jadi Kepala Dinas

Informasi berkembang estimasi awal Silpa adalah 15 miliar namun, reel yang ada adalah 3 miliar. Pertanyaan mengapa taget begitu besar tapi nyatanya jauh dari prediksi? Apakah karena PAD yang tidak mencapai target atau karena anggaran telah terpakai? Salah pakai, atau ada kegiatan mendesak yang harus ditalangi?

Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola.SE.M.Si melalui pesan singkat whatsup (wa) ketika ditanya soal penjadwalan ulang apbd akibat defisit 38miliar meminta media ini langsung dengan ketua TAPD.

“Di komunikasi dengan ketua TAPD ya” tulis Bupati Lembata.

Sementara itu sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali yang adalah ketua TAPD hingga berita ini diturunkan belum berhasil di konfirmasi.

Ket Foto ; ketua PAC Ile ape, ilustrasi apbd.