Penjadwalan Ulang APBD Lembata Tahun 2022, Sekda Tapobali Sebut Prediksi Silpa Meleset. Vian Burin Minta Pangkas Perjalanan Dinas Dan Biaya Makan Minum.

MEDIA SURYA–
Rabu, 2 Maret 2022
Berkembangnya informasi di publik terkait, ada dugaan penyalahgunaan anggaran dari kas daerah diakhir tahun 2021 lalu, oleh Sekretaris Daerah Lembata Paskalis Ola Tapobali.,SP. M.Si bahwa itu tidak benar karena, kita berjalan di ruang regulasi dan diawasi oleh banyak pihak.
Mediasurya.com,Lewoleba_ Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata propinsi NTT, Paskali Ola Tapobali.,SP. M.Si kepada media ini diruang kerjanya (1/3/2022) membantah informasi bahwa ada penyalahgunaan anggaran dari kas daerah di akhir tahun 2021 lalu, yang berakibat pada penjadwalan ulang apbd. Baca juga ; Kuat Dugaan Anggaran Silpa APBD Lembata Salah Di Gunakan, LBH Sikap Minta APH Tangkap Dan Proses Hukum.

“Saya kira informasi ini harus diluruskan bahwa, penjadwalan ulang apbd Lembata tahun 2022, diakibatkan oleh estimasi Silpa kita berbeda dengan kondisi riil uang di kas daerah” terang Tapobali.

Sebelumnya seperti yang diberitakan media ini,Bongkar Pasang APBD Lembata 2022, Antara Bupati Dan Sekda Mungkinkah Ada Yang Berkhianat Pada Rakyat? Penjadwalan ulang Secara umumnya dilakukan untuk penyesuaian SiLPA. Karena: Ada kesalahan pembelanjaan di akhir tahun yang seharusnya dana SiLPA tapi sudah digunakan untuk belanja lain, realisasi PAD tidak capai Target jadi prediksi SiLPA tidak tercapai dan adanya Tambahan belanja mendesak yang sumbernya diambil dari pengurangan pagu anggaran semua OPD.

Sekda Tapobali menjelaskan, Apbd kita menganut pola defisit namun ketika dalam pembahasan, prediksi defisit anggaran meleset karena, pendapatan kita lebih rendah dari belanja. Pendapatan yang di Targetan satu tahun anggaran lebih rendah dari rencana belanja satu tahun juga, maka dari itu dilakukan penjadwalan ulang apbd.

Alumni STPDN Bandung ini menjelaskan, Secara akutansi atau tata kelola keuangan Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.

Mantan kadis PUPR Lembata ini mengatakan, Misalnya setelah dilakukan perhitungan dengan pengurangan berbagai aspek, belanja 15 miliar akan ditutup dengan Silpa 15 miliar. Tapi jika tidak maka kita harus korbankan di belanja tapi kalau tidak ada yang mau korban soal belanja maka, yang diambil dari pengeluaran. Silpa yang dirancang berasal dari penghematan belanja atau kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun sebelum tapi bukan luncuran karena itu Silpa bertuan. Yang kita targetkan adalah Silpa murni dari penghematan belanja dan uyhd.

Dikatakan Sekretaris Daerah bahwa, diakhir tahun dilakukan pemeriksaan serentak lalu tutup buku yang diawasi oleh APIP. Disitu kita tahu Silpa. Ternyata riil di Kasda hanya 3Miliar lebih tidak sesuai target yang direncanakan sebesar 15 miliar. Akan hal itu kemudian kita lakukan penjadwalan ulang urai sekda. Baca juga ; Gaji PNS Lembata Bulan Februari 2022 Belum Dibayar, Sekda Lembata ; Penggunaan Aplikasi SIPD Kita Belum Maksimal”

Sekda Paskalis Ola Tapobali.,SP. M.Si membantah dengan tegas ketika ditanya soal ada dugaan, Kesalahan penggunaan kasda di akhir tahun 2021, maupun soal UYHD dan sisa DAK yang seharusnya jadi SiLPA tapi berkembang informasi bahwa telah dipakai untuk belanja lain sehingga dilakukan Penjadwalan ulang, akibat dari pengaruh salah pakai uang di akhir tahun yang menyebabkan sisa kas yang dianggarkan sebagai SiLPA, berkurang.

“tidak benar jika ada yang mengatakan defisit kita terjadi karena kesalahan penggunaan anggaran di kas daerah karena penjadwalan ulang apbd lebih dikarenakan oleh target silpa kita tidak sesuai dengan kondisi riil anggaran yang tersimpan di kas daerah dalam hal ini Silpa murni. Karena Silpa kita tidak sesuai taget itulah kemudian kita mesti melakukan pergeseran terhadap belanja yang dinilai kurang mendesak, untuk menutupi defisit yang ada pungkas Tapobali. Baca juga ; Narkoba Kembali Hebohkan Lembata, RST Pembawa Shabu Di Bekuk Polisi

Sementara itu Hilarius Lukas Kirun Anggota Fraksi Partai Demokrat Lembata kepada media ini menjelaskan, Defisit anggaran terjadi ketika pemerintah melakukan belanja lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima oleh karena itu langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengajukan penjadwalan ulang boleh jadi kita anggap sebagi salah satu solusi.

Imo Wulakada demikian kader Demokrat Lembata ini disapa mengatakan, Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Imo mengatakan, SiLPA merupakan dana milik daerah, nah jika prediksi Silpa tidak sejalan dengan pola defisit anggaran yang dibuat maka semua pihak harus iklas untuk memangkas rencana anggaran yang belum mendesak sehingg kita bisa mengatasi defisit yang terjadi karena ingat ketika APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Baca juga ; Pelaksanaan Explorasi Budaya Lembata Di Lewoulun, LSM Barakat Bicara Soal Mangrove, Trumbu Karang Dan Lamun

Sementara itu Yohanes Vianey K Burin kepada media ini tidak secara terang mengatakan mendukung penjadwalan ulang namun, ketua Gerindra meminta dilakukan pengurangan pada biaya rutin.

Pengacara kondang ini meminta agar dilakukan pengurangan pada biaya rutin dan perjalanan dinas luar daerah baik bagi exsekutif maupun legislatif untuk menutupi defisit.

Mantan anggota DPRD Lembata ini juga berharap agar jangan dilakukan pemotongan terhadap tunjangan penghasilan (tukin) atau honor KSO yang kecil. ada biaya makan minum yang terlampau besar di dinas-dinas tertentu yang harus dikurangi urai Vian Burin.

Burin menilai ada honir-honor yang terlampau banyak plus biaya reses yang juga besar harus bisa dikurangi. Kita kasihan ada instansi tertentu yang tidak ada kegiatan karena ketiadaan anggaran pungkas Burin. (mst/SL)