Rayakan HUT Otonomi Ke 23 Kabupaten Lembata, Penjabat Bupati Minta ASN Harus Netral

Mediasurya.com,Lembata || Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa dalam sambutan memperingati HUT Otonomi Daerah (Otda) saat launching buku Lembata dalam pergumulan sejarah dan Perjuangan Otonomi Rabu, 12 Oktober 2022 meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembata untuk bersikap Netral.

Baca juga ; Pemda Lembata Buat Satu Langkah Maju Dengan Kurikulum Mulok Berbasis Budaya

Pemda Lembata Akan Wajibkan Sekolah Gunakan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Pengantar Dalam Proses KBM

Marsianus Jawa meminta agar, AsN tidak boleh terlibat dalam politik. ASN tidak saja netral, tapi juga pasif. Tidak boleh bergabung dengan komunitas, partai dan figur tertentu.

Semua ASN, tegasnya, harus menunjukkan kinerja kerja yang baik. Karena kinerja yang terukur, siapapun yang akan memimpin pasti akan dipakai.

Baca juga; Tidak Benar, Launching Buku Lembata Dalam Pergumulan Sejarah Dan Perjuangan Otonomi, Bermuatan Politik

Seperti dikutip dari tribunnews dalam sambutan Penjabat Bupati Lembata, saat upacara peringatan HUT ke-23 Otonomi Lembata di Kantor Bupati Lembata, Marsianus Jawa, mengingatkan agar semua ASN untuk berperilaku netral saat pemilu 2024. Selain peringatan kepada ASN, Penjabat Bupati juga meminta kepada semua Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pemilu.

“Tingkatan partisipasi pemilih harus tinggi di desa masing-masing. Jangan mulai bermain untuk memenangkan partai atau calon tertentu,” katanya.

Hal ini disampaikan agar para kepala desa bersama aparat dan BPD tidak ikut dalam politik praktis apalagi menggalang kekuatan untuk memenangkan salah satu figur atau partai politik di tahun 2024.

“Tugas kalian adalah menjaga kondusivitas masyarakat di desa masing-masing. Kawal seluruh proses ini agar semua masyarakat yang berhak ikut pemilu terdata sebagai pemilih,” tegas Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa.

Ia meminta para kepala desa, aparat desa, dan BPD untuk mengawal pula warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan haknya pada pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada.***