Mediasurya.com, Lewoleba_ Upaya menjaring aspirasi tanpa melanggar kebijakan pemerintah di masa pandemi covid 19 ini, ketua fraksi partai Demokrat DPRD Lembata, Antonius Molan Leumara selain melakukan pertemuan terbatas di sebilan desa, kecamatan Buyasuri dan omesuri juga memberikan bingkisan sembako bagi kaum difabel yang terdata dari setiap desa yang dikunjungi.
Baca juga ; https://www.mediasurya.com/2020/06/10/melorot-akibat-covid-19-pemda-lembata-siapkan-skema-naikan-pad/
https://www.mediasurya.com/2020/06/13/ksp-kopdit-ankara-terancam-bangkrut/
Pantau media ini, aspirasi yang terjaring dari masyarakat daerah pemilihan tiga diantaranya, proses pencairan dana desa yang selalu terhambat disetiap akhir tahun dan minta kebijakan kalau diperbolehkan untuk memindahkan rekening ke bank lain selain bank ntt. Selain itu juga aparat mengeluhkan informasi yang meresahkan bahwa akan dilakukan pemotongan add.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan terkait adanya Intervensi dinas PKO dalam pengelolaan DAK masih sangat tinggi dengan tekanan dan ancaman oknum-okum di dinas padahal harusnya Swakelola Murni oleh panitia sekolah sesuai juknis.
Dari desa Panama, warga keluhkan belum adanya Kepala SDI Panama yang definitif sehingga menyulitkan sekolah dalam urusan administrasi sekolah.
Di lain pihak masyarakat meminta pemerintah untuk memberikan Kepastian tentang nama kecamatan dan ibukota 2 kecamatan baru dan masyarakat juga mempertanyakan sudah sejauh mana transparansinya?
Tidak sampai di situ masyarakat juga mempertanyakab soal Puskesmas Bean yang belum rampung dikerjakan.
Masyarakat juga meminta agar Masalah kantor camat Buyasuri segera dituntaskan. Harapan masyarakat agar Kegiatan expo dievaluasi kembali. Masyarakat juga bertanya alasan pekerjaan jalan segmen Panama- Wairiang dimulai dari wairiang? Tidak sesuai nama segmen?
Oknum dinsos PMD dimohon tidak mengintervensi program kegiatan di desa dari Dana Desa.
Kepada ketua komisi tiga masyarakat juga meminta agar, Saat Musrenbang Pemda dan DPRD wajib menyampaikan hasil Musrenbang yang sudah dan yang belum diakomodir agar masyarakat tahu alasan juga prioritas versi Pemda dan DPRD.
Hal lain yang juga diminta agar dewan menyampaika kepada pemerintah adalah Proses pendataan RTM mesti memperhatikan asas pemerataan dan keadilan. Tim validasi dan verifikasi data di desa apakah masih berlaku atau tidak? Pendataan harus dimulai dari desa dan oleh orang desa biar lebih valid.
Dan Bantuan perumahan terkesan hanya didapat desa tertentu saja pdahal masih banyak desa yg membutuhkan. Apakah ada unsur politisnya?
Sementara terkait Air minum weilain jika tidak bermanfaat sebaiknya dipansuskan saja oleh DPRD biar terang benderang karena masyarakat bingung dengan pernyataan Pemda soal alasan daya listrik.
Disejumlah titik reses masyarkat menyampaikan Terimakasih dan apresiasi untuk Pemda dan pemdes yang berjuang dengan segala cara menangani pandemi Covid 19 hingga Lembata masih zona hijau. Menjelang new normal harap semua pihak tidak lengah dan tetap mengawal mobilisasi keluar masuk daerah agar tetap terjaga.
Cialis
levitra side effects in men
order brand viagra viagra canada fast shipping