ADD Dan Dana Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri Terancam Tidak Di cairkan

MEDIASURYA.COM,LEMBATA || Dana Desa dan ADD Desa Rumang Kecamatan Buyasuri Kabupaten
Lembata terancam tidak dapat dicairkan karena, hingga kini BPD Rumang belum juga menandatangani APBDes dan RKPDes.

Kuat dugaan belum ditandatangani dokumen desa tersebut bertalian dengan persoalan yang ditudingkan kepada kepala Desa Terpilih Midun Making.

Baca juga ; Lakukan Kesalahan Berulang, Publik Menilai Buruk Sistem Administrasi Surat Menyurat Pemda Lembata

Lakukan Kesalahan Berulang, Publik Menilai Buruk Sistem Administrasi Surat Menyurat Pemda Lembata

Tokoh masyarakat Desa Rumang, Bahrudin Taka Langobelen kepada media ini menjelaskan bahwa BPD dan Kepala desa adalah mitra karena itu hendaklah mereka saling melengkapi dalam membangun desa.

Kalau dana desa atau Add tidak dicairkan lantas bagaimana desa membayar Bantuan Langsung tunai (BLT ) kepada masyarakat? Tanya Labgobelen.

Selain BLT ada juga anggaran ketahanan pangan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Ini yang kami minta agar pihak BPD harus pikirkan. Urai sesepuh desa Rumang ini.

Kepentingan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di desa pungkas Langobelen.

Hal senada disampaikan Tokoh masyarakat Jainudin Marisa bahwa pemerintah kabupaten sudah Surati untuk buka segel kantor desa dan perangkat desa sudah mulai bekerja maka, kita memberi dukungan agar pembangunan di desa bisa berjalan.

“Kantor desa rumang ditutup sejak 2 Februari 2022 dan pada, 23 Mei 2022 akhirnya dibuka. Hal ini sebagai bentuk bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan” ujar Jainudin.

Disampaikan tokoh masyarakat ini bahwa, saat kantor dibuka hadir dari Koramil,Polsek, kantor camat buyasuri semua elemen di desa seperti tokoh masyarakt,tokoh adat hadir dalam kesempatan tersebut hanya BPD yang tidak hadir.

Abdulah Lamatokan sesepuh desa Rumang lainnya mengatakan, Dana desa dan add hingga kini belum bisa cair karena BPD belum tandatangan dokumen perencanaan APBDes dan rkpedes. Sementar itu saya juga kwartir terjadi konflik karena didalam anggaran ada hak masyarakat.

Lamatokan menjelaskan, Msyarakat lagi tunggu jika sampe dana desa dan Add tidak cair maka kami masyarakat yang akan menemui BPD.

Midun Making kepala desa Rumang membenarkan apa yang disampaikan tokoh masyarakat desa tersebut.

Midun mengatakan, Sebagai kades dirinya telah menyurati BPD untuk rapat koordinasi tapi hingga kini belum merespon sesuai surat bupati di poin ke tiga yang secara jelas mengatakan bahwa BPD segera bermitra dengan Kapala desa.

Midun mengatakan Kurang lebih sudah enam kali saya Surati BPD untuk rapat koordinasi tapi tidak juga ada respon.(mst)