Dinas Sosial, Data Penerima BST Di Lembata, Kami Himpun Dari RT/RW Melalui Kelurahan.

Dinas Sosial, Data Penerima BST Di Lembata, Kami Himpun Dari RT/RW Melalui Kelurahan.

Mediasurya.com, Lewoleba_ Penyaluran bantuan sosial tunai di kabupaten Lembata, tahap kedua telah di salurkan ke masyarakat. Banyak keluhan yang disampaikan warga, dari persoalan warga yang harusnya mendapatkan BST namun, namanya tidak tercantum, adanya anak-anak usia dini yang namanya terlampir, para tenaga honorer sebagai penerima BST hingga keluarga PNS bahkan warga yang berada diluar Lembata pun namanya tercantum, merupakan sedikit dari banyaknya keluhan warga kurang mampu maupun pihak RT dan RW.

Baca juga ; https://www.mediasurya.com/2020/04/30/inilah-kriteria-penerima-blt-dana-desa/

https://www.mediasurya.com/2020/05/22/31-warga-lembata-di-jemput-dari-larantuka-7-orang-karantina-mandiri/

https://www.mediasurya.com/2020/05/22/lurah-lewoleba-barat-terkait-penerima-bst-saya-kecolongan/

https://www.mediasurya.com/2020/05/22/bst-kelurahan-lewoleba-tengah-lembata-menuai-protes/

Penelusuran media ini menyebutkan bahwa untuk BST untuk Kabupaten Lembata, tahap satu penyaluran melalui bank BRI dan BNI. Warga penerima dengan pembayaran melalui, bank BRi sebanyak 107 orang dan bank BNI ada 37 warga. Tahap kedua pembayaran melalui pos dan giro sebanyak 2.366 warga. Tahap ketiga dan keempat tidak ada sementara tahap kelima kementrian mengalokasikan anggaran untuk 1.713 warga Lembata. Tahap ke enam tidak ada dan tahap ke 7 diperuntukan bagi lansia dan difabel sebanyak 57 orang.


Barto Hurek.S.Kom, kepala seksi fakir miskin, keluarga dan komunitas adat terpencil Dinas sosial dan pemerintah desa kabupaten Lembata dihubungi media ini melalui sambungan seluler (22/5/2020) mengatakan, Proses pendataan warga penerima bantuan sosial tunai (BST) itu dilakukan oleh RT/RW tiap kelurahan yang kemudian di verifikasi di kelurahan, kami pihak dinas menerima data mentah dari kelurahan untuk kemudian selanjutnya kami kirim menggunakan aplikasi ke kementrian sosial RI.

Barto Hutek meminta agar, semua Kita bisa pisahkan mana kewenangan RT/RW dan kelurahan juga mana yang menjadi tugas dinas, sehingga kita tidak saling menyalahkan. Kami tidak ada kepentingan untuk menambah atau mengurangi jumlah penerima. Namun ketika kami lakukan pengiriman namun, calon penerima tanpa nik maka, kami langsung potong, tegas Hurek.


Barto menjelaskan, semua nama penerima yang telah didaftar pihak RT/RW dan verifikasi pihak kelurahan, dimasukan dinas sosial ke dalam Aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation. Semua nama yang dikirim dari kelurahan kita masukan ke aplikasi itu. nama-nama yang hari ini ada sebagai penerima, itu bukan kewenangan kami karena semua nama kami kirim, jangan sampai ada nama yang tidak tercover ini karena, nomor induk kependudukan tidak valid jelas Hurek.


Ditanya terkait beberapa nama yang ada namun, pembayaran di pending kelurahan, Kepala seksi Fakir miskin mengatakan, itu tergantung kebijakan keluraha karena, itu masyarakat kelurahan. Kami dinas tidak punya kewenangan. Dan Kalau tidak disalurkn ke para penerima yang namanya telah ada karena, pertimbangan tertentu dari pihak kelurahan maka, uang tersebut di kembalikan ke kas negara jelas Barto.sm

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *