Petrus Gero, “Saya Tidak Bisa ambil Keputusan, Tanpa Persetujuan Anggota”

Petrus Gero, “Saya Tidak Bisa ambil Keputusan, Tanpa Persetujuan Anggota”

MEDIASURYA.COM,LEWOLEBA_ Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Lembata terkait pertangungjawaban pelaksanaan LKPJ APBD Lembata, tahun anggaran 2019 yang telah di audit BPK RI (11/8/2020), di pimpin ketua DPRD Lembata Petrus Gero di warnai banyaknya pendapat anggota DPRD.


Usai perwakilan Fraksi penyampaian pendapat akhir terhadap LKPJ pelaksanaan APBD Lembata tahun anggaran 2019, rapat paripurna pun kemudian di hujani interupsi para legislator.

Baca juga ;https://www.mediasurya.com/2020/08/02/petrus-gero-terimakasih-untuk-semua-pengurus-partai-golkar-lembata/

Interupsi anggota DPRD dari PKS misanya, meminta DPRD untuk melakukan pansus terhadap pembangunan kantor camat Buyasuri yang hingga kini belum, rampung diselesaikan. Wakong juga mengangkat soal reklamasi pantai di balauring, yang juga terkesan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

“ini hak saya sebagi anggota dewan untuk menyampaikan pendapat”

Hal senada di sampaikan Gregorius amo, bahwa pada pendapat umum fraksi ada lima fraksi mendukung dilakukan pansus terhadap kantor camat buyasuri. Ini artinya sudah memenuhi kriteria dilakukan pansus.

Hal yang disampaikan dua orang anggota DPRD dari PKS dan pKB tersebut kemudian oleh, Paulus Makarius Dolu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang dalam paripurna tersebut berbicara dalam kapasitas sebagai, ketua badan kehormatan DPRD Lembata, meminta agar para anggota dewan memahami tentang mekanisme dan proses untuk dilakukab pansus, agar sesuai dengan tata beracara DPRD Lembata.

Baca juga : https://www.mediasurya.com/2020/08/08/kpud-lembata-terus-lakukan-pembenahan-daftar-pemilih/

“Ini pendapat akhir, artinya kita jangan balik lagi ke hal-hal awal yang sudah kita bahas terdahulu. Ada mekanisme dalam pembentukan pansus, ucap Paul Dolu.


Hal ini kemudian di lanjutkan, wakil rakyat dari Fraksi Demokrat S14P DPRD Lembata, Antonius Molan Leumara bahwa, paripurna bisa menyetujui dibentuknya pansus namun, di tatip pimpinan dan forum harus mendapat masukan dan pertimbangan Badan musyawara (banmus) DPRD Lembata.

Ketua komisi 3 yang juga merupakan ketua fraksi Demokrat S14P DPRD Lembata ini mengatakan, saya sependapat untuk usulan terdahulu namun soal pansus ada mekanisme yang mengatur ucap Leumara.

https://www.mediasurya.com/2020/07/24/tanggap-darurat-lintas-sektor-bantu-janda-dan-anak-terlantar-di-pelabuhan-laut-lewoleba/Baca juga ;

Leumaran dalam menyampaikan pendapatnya, meminta agar pemerintah memperbaiki mekanisme sumber pendapatan asli daerah, karena sesuai data hasil penelusuran banggar DPRD bahwa dari, target yang ditetapkan pemerintah masih saja PAD di dapatkan dari denda keterlambatan pihak ketiga.


Sementara itu, ketua DPRD Lembata, Petrus Gero yang memimpin jalannya sidang paripurna tersebut mengatakan, dinamika hari ini sungguh baik namun, bahwa setiap keputusan yang kita ambil merupakan hasil musyawarah untuk mufakat.

“Saya tidak bisa mengambil keputusan tanpa meminta masukan dari teman-teman anggota” ujar Gero. Semua masukan hari ini kita terima dan akan kita tampung untuk di bahas kemudian, karena kita diatur dengan regulasi dan tata beracara di sidang dewan.(mediasurya.com)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *